JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta praktik “mafia hukum” di kepolisian atau yang lebih dikenal sebagai ”makelar kasus” segera diberantas. Permintaan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-69 di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, Rabu (1/7). “Saya meminta agar pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu ditindak secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan. Untuk itu, Polri perlu melakukan sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dukungan masyarakat. “Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan didukung teknologi yang tepat,” harapnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja itu, Presiden Jokowi menekankan, Polri harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat karena masih adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan. “Persoalan sosial akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Tindak kejahatan akan semakin beragam dan memanfaatkan teknologi informasi dengan dimensi yang semakin luas,” tutur Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri. “Mereka telah membuat bangga bangsa Indonesia di dalam maupun di dunia internasional,” ujarnya.
Presiden Jokowi mencatat, sepanjang sejarah pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Beragam pengalaman itu, lanjut Presiden Jokowi, menjadikan Polri lebih terampil dan matang dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran Polri agar terus membenahi diri melalui Reformasi Birokrasi Polri di segala bidang, agar dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat. Apalagi, sampai saat ini, masih banyak masukan, berupa komplain dari masyarakat terkait pelayanan Polri maupun dalam penegakan hukum. “Berbagai masukan tersebut harus digunakan untuk perbaikan dan koreksi terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat,” pinta Jokowi.
Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan tentang program “Revolusi Mental” yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri. Presiden berharap program tersebut harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas semata. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif,” kata Presiden.
Sementara itu, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menilai kemunculan markus di lingkungan kepolisian dimungkinkan karena adanya kedekatan anggota polisi dengan seseorang. “Kan kedekatan personil dengan seorang bisa jadi makelar. Misalnya, saya punya temen dekat, bisa jadi makelar. Dia bisa menyalahgunakan kewenangan saya,” kata Buwas usai peringatan HUT Polri di Mako Brimob Kelaka Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7).
Dia akan menindak tegas bila di lingkungan yang dipimpinnya itu ditemukan oknum-oknum polisi atau siapapun yang menjadi makelar kasus. “Makanya kita harus awasi dan tertibkan. Kita besihkan, tetap,” ujar Buwas.
