JAKARTA-Proses demokrasi yang berjalan saat ini dinilai sudah kebablasan. Karena itu, Akibatnya, praktik demokrasi yang dijalankan telah membuka peluang artikulasi politik yang bertentangan dengan Pancasila.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara yang mengaku selama 4-5 bulan terakhir banyak pihak yang bertanya kepadanya mengenai sistem demokrasi di Indonesia. “Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab iya, demokrasi kita sudah terlalu kebablasan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada pelantikan pengurus baru DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di bawah Ketua umum Oesman Sapta Odang di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017) kemarin.
Jokowi menjelaskan akibat dari demokrasi yang kebablasan itu melahirkan artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. “Penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, politisasi SARA. Ini harus kita ingatkan, kita hindari. Seperti yang tadi disampaikan Pak OSO (Oesman Sapta Odang), tentang menyebarnya kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, yang ini kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita,” ingat Jokowi.
Penyelesaian dari demokrasi yang kebablasan ini, saran Jokowi adalah penegakan hukum. “Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa terus menerus dalam hal seperti 4-5 bulan ini, sehingga kita lupa pada persoalan ekonomi kita,” tegasnya.
Presiden mengatakan perlu menyampaikan persoalan ini agar semua pihak dapat memahami konsep dan nilai-nilai kebangsaan yang semua rakyat harus tahu betul betapa bangsa Indonesia sangat beraneka ragam, sangat majemuk, tetapi keanekaragaman yang melekat itu sebetulnya telah menjadi jatidiri, menjadi identitas sekaligus entitas rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa. “Pemahaman tentang nilai-nilai kesusilaan inilah yang harus terus kita gaungkan, dan dalam 4-5 bulan ini, kita ingatkan semua betapa masih banyak yang harus kita perbaiki,” imbuhnya.
Namun, Presiden Jokowi meyakini bahwa persoalan mengenai kerukunan, keharmonisan rakyat, dan isu mengenai perpecahan persatuan bangsa menjadi ujian agar bangsa ini menjadi semakin dewasa, semakin matang dan menjadikan bangsa ini semakin tahan uji.
Oleh karena itu, Presiden berharap persoalan-persoalan tersebut sudah saatnya dihentikan. “Kalau tenaga pikiran kita habis untuk hal-hal seperti ini dan tidak kita hentikan, maka kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu mensejahterakan rakyat,” tegas Presiden Jokowi.
