JAKARTA-Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan program bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri di Istana Negara, Selasa (26/5). Program ini bertujuan untuk menjadikan BPD berdaya saing (kompetitif), tumbuh kuat dan memiliki kontribusi bagi pembangunan di daerahnya. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad serta seluruh Dirut dan Komisaris Utama 26 BPD, serta para Gubernur dan Ketua DPRD dari 26 Provinsi.
Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan komitmennya menangani BPD mulai dari sekarang. Hal ini seiring dengan tekad pemerintah menjadikan BPD yang besar, kuat, dan lincah menangkap peluang. “Jangan sampai peluang berseliweran di depan mata di daerah, pembangunan infrastruktur misalnya, tidak diambil peluang itu oleh BPD karena permodalannya kurang. Itu kalau ditangani sendiri, padahal kan punya teman-teman yang lain,” tutur Jokowi.
Karena itu, Presiden Jokowi berharap BPD-BPD mau bersinergi, mau membangun konsorsium misalnya, bersama-sama. “Ini kekuatan. Jangan sampai nantinya infrastruktur besar yang dibangun di daerah yang mengambil bukan BPD. Hati-hati,” tegasnya.
Terkait dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Presiden Jokowi mengingatkan agar hati-hati. Sebab, kalau tidak rukun, bisa hanya menjadi penonton. Tapi kalau rukun, bisa menjadi sebuah kekuatan yang fantastis. “Yang ada di catatan saya, sekarang ini BPD 26 persen kreditnya untuk yang produktif, 74 persen untuk sektor konsumtif,” paparnya.
Menurut Presiden, kalau ingin negara kita menjadi lebih baik maka persentase penyaluran kredit itu harus dibalik. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita tumpukan pada sektor konsumtif. “Keliru, ini yang mau kita ubah,” ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan, perlu mengembangkan mindset global. Jangan karena BPD, mindset-nya hanya lokal. “Berbahaya sekali kalau mindset-nya masih lokal, karena sebentar lagi yang namanya batas negara sudah tidak ada terutama di ASEAN. Kalau kita tidak mengembangkan mindset global kita, bisa betul-betul tergilas nanti,” tutur Jokowi.
Presiden berpesan, agar pengelola BPD berpikir strategis ke depan itu seperti apa, direncanakan mulai sekarang, 10-50 tahun yang akan datang BPD akan seperti apa. “Kalau tidak, tahu-tahu bisa tinggal nama,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, sejalan dengan pemikiran Presiden agar peran BPD perlu direvitalisasi sehingga lebih berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah. “Usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak cukup hanya diserahkan pada masing-masing daerah, melainkan perlu komitmen dan dukungan semua pihak,” ujar Muliaman.
