JAKARTA-Upaya mewujudkan program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat tidak mudah. Salah satu penyebabnya, masalah ketersediaan lahan serta fasilitas pembiayaan. Kondisi ini semakin memberatkan karena dalam APBN-P 2015, pendanaan yang dibutuhkan untuk program pembangunan sejuta rumah belum tercantum. “Akibatnya pemerintah tak memiliki modal yang optimal untuk `menggenjot` program sejuta rumah itu di tahun pertamanya,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakayat (PUPR) Maurin Sitorus disela-sela Diskusi Bersama Media dengan tema “Alternatif Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”, di ex kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (10/9).
Dikatakan, Anggaran FLPP sebesar Rp 5,1 triliun untuk tahun 2015 sudah habis terserap di bulan Juli untuk membiayai sekitar 76 ribu unit rumah untuk MBR. Meski anggaran FLPP sudah terserap, bukan berarti pemerintah lantas bergerak lamban. Untuk mengejar target akhir tahun, Kementerian PUPR akan memanfaatkan dana Rp 750 miliar yang ada di BLU Pusat pembiayaan Perumahan. “Diharapkan dana ini dapat membiayai sebanyak 250 ribu-300 ribu unit rumah MBR”, tuturnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah tengah mempersiapkan alternatif pembiayaan perumahan bagi MBR, yakni melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Skema yang tengah disiapkan itu akan melengkapi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Langsung Uang Muka untuk PNS yang sudah dilakukan selama ini”, tandasnya.
Maurin menambahkan Pemerintah dan DPR akan membahas RUU Tapera bulan Oktober dan diharapkan akan selesai akhir tahun ini. UU Tapera ini tujuannya untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan untuk tahun 2015 ini pemerintah menargetkan membangun satu juta rumah dengan perincian 603.516 unit rumah untuk MBR dan 396.384 unit rumah Non-MBR.
Sementara itu Iman Nugroho Soeko Managing Direktor Treasury Bank BTN mengatakan, untuk pemenuhan kebutuhan terhadap rumah bagi masyarakat hanya dapat dilaksanakan secara optimal, dengan adanya dukungan dari seluruh stakeholder perumahan. ”Misalnya Tapera, APBN/APBD, Pemda, Kementerian atau lembaga pemerintah maupun swasta, juga tidak lupa pihak dari pemilik tanah, Developer atau kontraktor”, tutur Iman.
Sedangkan Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda yang juga pengamat masalah perumahan optimis bahwa pada tahun 2015 ini dapat menjadi kebangkitan properti di Indonesia berdasarkan sejumlah faktor ekonomi yang akan mendorong daya beli masyarakat. “Optimis saya ini tentunya harus ada jaminan dari pemerintah terhadap tidak naiknya harga tanah”, katanya. “Karena dengan naiknya harga tanah, tambah dia, maka pembangunan untuk rumah murah semakin tidak terjangkau”, tambah Ali.
