Pasalnya, kasus BLBI Gate ini merupakan sumber dari segala sumber korupsi di Indonesia.
Ketidaktegasan dalam menuntaskan kasus BLBI Gate dengan produk turunannnya hanya akan membawa bangsa ini terjerembab dalam krisis yang berkepanjangan.
“Kondisi ini ditambah dengan ributnya Gubernur DKI, Ahok yang diduga terseret mega skandal reklamasi ratusan triliun dan pembelian tanah RS Sumber Waras Rp 755 Miliar yang dalam kenyatannya hanya Rp 350 Miliar yang diterima Kartini Mulyadi sebagai wakil pemilik tanah 3,2 Ha. Hal tersebut terungkap dalam pengkuannya saat diperiksa KPK,” tuturnya.
Karena itu, Hardjuno berharap agar semua skandal keuangan negara yang menjadi persoalan utama yang rumit oleh Presiden Jokowi itu, haruslah diselesaikan secara komprehensif dengan sebuah revoluasi keuangan negara.
“Kami mendesak KPK dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya dapat menuntasakan skandal keuangan negara di republic ini. Apalagi, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan koruspi di Indonesia hari ini dengan secepat-cepatnya. Atau lebih baik kita bubarkan KPK bila lembaga antirasuah itu masih tebang pilih dalam menjalankan tugas negara,” tuturnya.
Senada dengan Hardjuno, pendiri Gerakan HMS, Sasmito Hadinagoro mengatakan revolusi mental Jokowi akan sukses jika dilanjutkan dengan revolusi keuangan negara.
Hal ini suatu keniscayaan guna selamatkan NKRI.
