Hardjuno menegaskan, kampanye menciptakan pemerintah yang baik dan bersih ini terus didengungkan oleh Gerakan HMS sejak periode rejim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa pada periode kedua (2009-2014) yang lalu. 
Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong penuntasan mega skandal keuangan negara yang terjadi diranah pemerintahan pusat seperti BLBI Gate dengan turunannya berupa pemberian subsidi bunga obligasi rekap pemerintah senilai lebih dari Rp 700 Triliun.
Pembayaran subsidi obligasi rekap yang berlanjut sampai hari ini jelas mengoyak rasa keadilan masyarakat.
Apalagi, pembayaran itu menggunakan uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan yang justru dipakai pesta pora Menkeu RI sejak 2003 lalu.
Namun anehnya, KPK dan penegak hukum lainnya justru membiarkan kasus ini. Padahal, jelas-jelas secara kasat mata patut diduga terjadi permufakatan jahat Menkeu RI dan DPRRI Cq Komisi Keungan dan Perbankan membobol kas negara secara sistemik.
“Mega skandal Bank Century dan proyek triliunan Hambalang yang mangkrak telah di sidak oleh Presiden Jokowi. Mestinya, BLBI Gate juga harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.
