JAKARTA-Revolusi mental yang digagas Jokowi bisa diwujudkan saat memilih cawapres yang cocok untuk Pilpres 9 Juli 2014. “Cawapresnya begitu diumumkan tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, maka hal itu sebagai bentuk awal untuk benar-benar melakukan revolusi mental,” kata Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, (16/5/2014). Selain itu, kata Siti Zuhro, revolusi mental bisa berjalan jika dalam Pilpres ini tidak menggunakan politik uang. “Tapi kalau melakukan money politik, maka revolusi mental itu batal demi hukum,” ucapnya Politik uang, menurut Guru Besar Riset ini, tentu sebagai isu moral yang tantangan. Karena itu, beberapa lembaga yang langsung dibawah presiden harus menjadi sasaran utama revolusi mental, misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, KPK dan penegakan hukum lainnya. “Kalau Jokowi mampu membereskan birokrasi hukum dengan baik sesuai harapan rakyat, maka itulah komitmen revolusi mental itu,” ungkapnya. Namun Siti Zuhro mengakui saat ini ada ancaman luar biasa untuk Jokowi. Masalahnya, mental pejabat negara sudah bobrok dan rusak. Salah satu buktinya, penyelenggaraan Pileg 9 April lalu, yang banyak diwarnai curang, manipulasi suara, politik uang dan sebagainya. “Untuk itu, Jokowi harus mampu melakukan revolusi birokrasi di eksekutif, yudikatif, dan juga legislative,” paparnya. Siti Zuhro menambahkan revolusi birokrasi tersebut tak akan berhasil, tanpa kerjasama yang baik dari parpol, tokoh agama, dan masyarakat. “Jadi, pemilu 9 April itu sebagai potret bobroknya mental kita, dan itu tidak lagi bisa dimaafkan atas pembusukan politik, dan siapapun capresnya kita titipkan revolusi mental ini untuk dilaksanakan,” pungkasnya. (ek)
Revolusi Mental Terlihat Saat Pilih Cawapres
