JAKARTA-Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah telah memukul staf ahlinya, Dita Aditia Ismawati (27). Namun pengakuan Dita justru berkata lain. Dita mengaku ditonjok dua kali oleh Masinton pada Kamis malam (21/1).
Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo mengatakan tindakan Masinton itu merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran berat etika publik. “Perbuatan Masinton ini telah mencoreng lembaga DPR dan kehormatan partai. Sebab selama ini Masinton dikenal sebagai salah satu ‘vokalis’ PDI Perjuangan sekaligus memiliki rekam jejak sebagai aktivis,” kritiknya di Jakarta, Minggu (31/1).
Menurut kuasa hukum Dita, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis malam (29/1). Saat itu, Masinton menjemput Dita dari sebuah restoran di bilangan Jakarta Pusat sekitar pukul 23.00 WIB. “Dalam perjalanan di dalam mobil, Masinton memukuli Dita hingga matanya lebam dan diturunkan di pinggir jalan di daerah Jakarta Timur. Masinton menuduh Dita membocorkan rahasia dapur kepada orang-orang NasDem,” ungkap Wibi.
Dita adalah kader NasDem dan bekerja secara profesional sebagai salah seorang tenaga ahli Masinton di DPR.
Benny menegaskan seorang anggota komisi yang membidangi hukum di DPR sudah seharusnya paham tentang hukum. Karenanya, dia mendesak Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dan memproses laporan tentang penganiayaan terhadap Dita Aditya ini.
Polri sebagai institusi penegak hukum wajib menjunjung tinggi supremasi hukum. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tegas menyatakan Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan negara kekuasaan. “Kepolisian oleh konstitusi dilahirkan sebagai alat kelengkapan negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,” jelasnya.
Menurutnya, Bareskrim Polri tidak usah segan menindak tegas siapa pun yang melawan hukum. Siapa pun, baik tukang cilok, maupun anggota DPR di NKRI ini statusnya sama di depan hukum. “Setiap warga negara wajib taat pada konstitusi sebagai hukum tertinggi,” tegasnya.
Benny menjelaskan jika apa yang dilakukan Masinton itu benar adanya, maka ini menjadi preseden bagi penegakan hukum. “Masinton sebagai anggota komisi hukum DPR mustinya menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan malah bertindak anarkis terhadap perempuan” tandasnya. Selain itu, demikian Benny, sebagai pejabat publik Masinton sudah selayaknya menjunjung tinggi kepentingan publik, bukan justru melemahkan komitmen sebagai pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika. “Saya meragukan kompetensi leadership dan etika Masinton sebagai seorang pejabat publik,” kata Benny.
Menurutnya, Masinton sudah sepantasnya memberikan pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan progresif, bukan justru melakukan aksi anarkis terhadap anak buahnya sendiri. Tiadanya kompetensi etika membuat seorang pejabat publik tidak peduli pada masalah keadilan dan mendorong perilaku korup,” tegasnya.
Selain itu, Benny uga mendorong Dita bersama kuasa hukumnya agar melaporkan Masinton kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. “Seorang pejabat publik seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika, bukan justru melakukan aksi kekerasan dan premanisme,” gugat Benny.
Masinton sendiri membantah melakukan pemukulan. “Kalau dibilang saya mukul enggak benar banget itu,” sergahnya
Masinton menilai ada unsur politis di balik aduan tersebut. Bahkan, aduan itu merupakan pembunuhan karakter. Anggota Pansus Pelindo pun mempertimbangkan pelaporan balik sebagai langkah selanjutnya “Ini berarti kita sudah tahu kan motifnya politis. Aku dituduh mukul dia, ini pembunuhan karakter. Tanggal 21 Januari sudah mau sepuluh hari, terus dia nggak masuk kirain pemulihan. Gak ada apa-apa kok, tiba-tiba aja (dilaporkan)” tandasnya.
