JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah, meminta pemerintah melakukan kajian ulang terkait rencana pelarangan ekspor batubara.
Pasalnya, kebijakan pelarangan ekspor ini menyebabkan negara ini tidak bisa menikmati berkah devisa.
Padahal peluang devisa yang didapatkan dari ekspor batubara USD 3 miliar/ bulan.
Hal ini belum menghitung pendapatan pajak dan bukan pajak yang didapatkan oleh pemerintah.
“Dari sisi fiskal pendapatan negara itu sangat kita membutuhkan pada tahun 2022 untuk membenahi fiskal kita akibat terkoreksi oleh beban pembiayaan utang yang besar akibat pandemi Covid19,” ujar Said di Jakarta, Senin (3/1).
Menurutnya, pelarang ekspor batubara akan menjadi beban para perusahaan perkapalan.
Menurut hitungan para pelaku perkapalan, perusahaan akan terkena biaya tambahan penambahan waktu pemakaian (demurrage) yang cukup besar (US$20,000 – US$40,000 per hari per kapal) yang akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor.
Selain itu jelasnya, reputasi dan kehandalan Indonesia sebagai pemamsok batubara dunia akan dipertanyakan.
Sehingga berbagai komitmen pembelian batubara dari Indonesia akan dipertanyakan.
Para eksportir batubara pasti akan kena penalty akibat kebijakan penghentian pengiriman.
“Alih alih menikmati berkah kenaikan batubara, mereka malah kena getah penalty dari buyer diluar negeri,” ujarnya.
Sebagai negara ketiga terbesar penghasil batubara dunia, pemerintah malah menutup diri, melarang kebijakan ekspor batubara, setidaknya selama Januari 2022.
Wajar bila sejumlah perusahaan batubara tanah air meradang dan meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pelarangan ekspor batubara.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini menyadari kosumsi batubara PLN dan sejumlah produsen listrik swasta naik ditahun 2021.
Sebab kegiatan sektor riil mulai meningkat seiring dengan stabil (flat) angka Covid19 di tanah air.
Bila tahun 2020 lalu konsumsi batubara PLN bisa dibawah 100 juta ton, dan tahun 2021 meningkat manjadi 115,6 juta ton, PLN memperkirakan kebutuhan batubara tahun 2022 mencapai 119 juta ton.
Untuk itu ojar Said, pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batubara nasional melalui sejumlah produsen batubara besar.
Langkah ini penting untuk memastikan kelangsungan suplai listrik nasional.
PLN lanjut Said seharusnya melakukan perencanaan dan memiliki prediksi atas supply and demand batubara nasional dan global, sehingga tidak strategis dengan tiba tiba mengumumkan menipisnya cadangan batubaranya.
“Bila jauh-jauh hari PLN bisa memperbaiki perencanaan stok batubara, maka Kementerian ESDM tidak serta merta menarik rem mendadak, melarang ekspor batubara,” tuturnya.
Dengan perencanaan stok batubara yang tidak baik dari PLN, akibatnya kenaikan HBA tidak dapat menjadi berkah bagi perusahaan dan negara.
Padahal melalui ekspor batubara negara menikmati tingginya pendapatan negara.
Bahkan setelah 12 tahun Indonesia shortfall pajak, tahun 2021 kemarin penerimaan perpajakan tembus 100 persen dari target.
Sumbernya berasal dari naiknya harga harga komoditas utama dunia, salah satunya batubara.
Lebih lancet, Ketua DPP PDI Perjuangan ini berharap PLN dan Kementerian ESDM secepat mungkin wajib membenahi manajemen suplai batubara ini, agar larangan kebijakan eskpor batubara tidak berlangsung lama.
Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha.
Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur.
“Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi dimasa mendatang,” tegasnya.
Untuk itu, Said meminta PLN harus melakukan efisiensi. Ketiadaan pesaing, karena PLN hanya menjadi pemain tunggal listrik nasional membuat PLN tidak kompetitif, malah cenderung merugi dan senantiasa menyusu kepada APBN.
Keadaan ini sangat tidak baik. Sekedar untuk mengatur manajemen stok batubara saja tidak kompeten, apalagi harus bersaing menghadapi berbagai tantangan kedepan.
“Bagaimana jika sejumlah negara maju seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman segera memproduksi power bank untuk konsumsi listrik rumah tangga dengan harga murah? Atau harga solar panel menjadi lebih ekonomis, peran PLN pasti akan tergantikan, begitulah hukum alam, bagi yang tidak bisa berbenah mengikuti arah perubahan akan ditelan zaman,” pungkasnya.
