Tindakan seperti ini patut diapresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi kedalam dalam rangka menjaga integritas pegawai, dan menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Saat itu ujar Said, kasus flexing oleh keluarga RAT telah merambah ke mana-mana. Kini sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil.
Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kita terus berharap para pegawai dibawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik. Yakinlah bahwa sorotan itu kita maknai sebagai niat baik agar kawan kawan mawas diri, dan tidak membuat kinerja kawan kawan kendor,” ulasnya.
“Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall. Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik,” pungkasnya.
