LABUAN BAJO-Pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar membangun infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah ini merupakan perwujudan cita-cita mensejahterakan masyarakat dengan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai lokomotif kesejahteraan.
Anggota Komisi V DPR, Muhidin M. Said mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap pembanguan di Kabupaten Mabar ini sangat besar. Dukungan ini kian meningkat setelah pemerintah menetapkan Kabupaten Mabar sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas pariwisata nasional.
“Masyarakat Mabar patut bersyukur karena pemerintah pusat memberi perhatian yang begitu besar terhadap pembanguna infratruktur di daerah ini. Dan kami di DPR, siap memberikan dukungan apa pun terkait pembangunan wisata Mabar ini,” ujarnya di sela-sela Acara Ramah Tamah bersama Unsur Forkompinda Mabar Jumat malam (27/10).
Masyarakat Mabar katanya patut berbangga karena daerah ini dikarunia potensi alam yang luar biasa, baik didarat maupun dilautnya. Salah satu yang paling terkenal di dunia adalah binatang purba yang istimewa, Komodo. “Jadi, luar biasa sekali alam pariwisata di Labuan Bajo ini,” tuturnya.
DPR jelasnya berkomitmen membantu pembanguan infrastruktur pendukung di Labuan Bajo, termasuk pengembangan bandara udara Komodo menjadi bandara berskala internasional.
“Yang menyangkut pengembangan bandara Udara Komodo dan semua kebutuhan infrastruktur termasuk memperpanjang landasasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Komisi V DPR,” terangnya.
Saat ini tuturnya Surat Keputusan tentang Penetapan Bandara Udara Komodo sebagai Bandara Internasional sedang dalam proses. “Sebelum 2019 itu harus selesai. Kan target kunjungan wisatawan 20 juta itu sampai 2019,” imbuhnya.
Ketika ditanya soal besaran anggaran pembangunan infrastruktur di Mabar ini, politisi Partai Golkar ini enggan memberi angka pasti. Yang jelas ujarnya, sangat tergantung instansi teknis terkait. “Itu hal teknis. Intinya, dukungan anggaran akan diberikan sebagai konsekuensi telah ditetapkan sebagai tujuan wisata. Jadi,harus disokong dengan anggaran agar semua kebutuhan dipenuhi,” tambahnya.
Untuk itu, dia berharap agar Pemda Mabar harus terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DPR. “Yang harus disiapkan pak Bupati Mabar adalah memberikan kemudahan baik dari soal lahan, akses jalan, air bersih, saluran, drainase dan penataan kota,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Sahrullan Puan Sawan meminta Pemkab Mabar agar mempersiapkan daerah ini sebagai daerah destinasi wisata.
Namun diakuinya, tugas ini tidak semata-mata dipundak Bupati Mabar, tetapi semua stakeholder yang ada di Mabar ini.
“Pemerintah Daerah dan masyarakat harus berjuang bersama untuk menjaga dan membangun Daerah ini. Bukan satu pihak saja,” tuturnya.
Sahrulan yang juga Wakil Rakyat NTT asal Kabupaten Ende ini berkomitmen berjuang lewat politik anggaran di DPR agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mabar ini harus ditingkatkan.
“Saya akan terus mengingatkan Komisi V DPR, KemenPUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BMKG dan Basarnas agar menyediakan infrastruktur yang memadai di Mabar ini. Semua mata dunia melihat wajah Labuan Bajo,” pungkasnya.
