JAKARTA-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebentar lagi mengumumkan nama calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Pengumuman itu dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No 58, Jakarta Pusat pukul 10.00 WIB, Rabu 18 Oktober 2023 ini.
Dalam undang yang ditujukan kepada media disebutkan Megawati Soekarnoputri akan didampingi oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Disebutkan pula bahwa, karena keterbatasan tempat, hanya fotografer dan juru kamera yang diperkenankan masuk untuk mengambil gambar pengumuman nama Cawapres itu yang dilakukan di lantai lima kantor DPP PDI Perjuangan.
“Rekan-rekan reporter bisa meliput/menyaksikan dari layar LED yang disediakan di lantai satu (area lobi) atau melalui akun Youtube PDI Perjuangan,” demikian bunyi undangan tersebut.
Belum diketahui secara pasti sosok yang bakal menjadi pendamping Ganjar Pranowo nanti.
Namun sejak Selasa 17 Oktober 2023 sore, nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD adalah figur yang akan diumumkan Megawati Soekarnoputri.
Beberapa elite partai pendukung Ganjar Pranowo sudah memberi kisi-kisi bahwa sosok Cawapres pendamping Ganjar Pranowo berinisial “M” dan berpengalaman baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Adapun Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR, menteri pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Menko Polhukam era Presiden Jokowi, serta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud MD sempat digadang-gadang menjadi Cawapres untuk Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.
Namun dia tersingkir hanya beberapa saat menjelang pengumuman. Padahal Mahfud MD sudah siap dan tinggal bergeser ke lokasi pengumuman Cawapres pendamping Jokowi.
Belakangan terungkap bahwa Mahfud MD gagal menjadi Cawapres Jokowi karena ditolak baik oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maupun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Muhaimin beralasan Mahfud MD tidak pernah menduduki jabatan struktural di Nahdlatul Ulama.
Sementara Airlangga Hartarto menolak karena Mahfud MD pernah mengancam membubarkan Partai Golkar. ***
