JAKARTA-Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah memastikan partainya tidak mengenal penugasan instan dan kilat dalam jabatan jabatan politik.
Sebab yang di pertaruhkan adalah keselamatan rakyat.
Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan perangkonya.
“Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan. Beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu. Ia menempuh “jalan sunyi” demi memberi tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat,” tegas Said di Jakarta, Senin (16/10).
Ketua DPD PDIP Jatim ini menegaskan kaderisasi bagi partai adalah jalan untuk menguatkan rekrutmen jabatan jabatan politik.
Karenanya, tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan dalam menugaskannya pada jabatan jabatan politik.
“Semua dijalani dari bawah. Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini,” jelasnya.
Menurutnya, berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang.
Pengalaman panjang itulah yang menjadi “ilmu kehidupan” untuk mematangkan setiap kader, untuk “bisa selesai atas dirinya sendiri”.
Selain hukum tertinggi yang bersifat tertulis, konstitusi dan seluruh aturan tertulis dibawahnya yang harus ditaati, Said menegaskan bagi PDI Perjuangan hal itu saja tidak cukup.
Diluar pagar norma tertulis ada norma norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik-negara, khususnya menyangkut kepemimpinan nasional.
Ibaratnya, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa.
“Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaanya,” urainya.
Dan pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat.
Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis- dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan.
