BEKASI-Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir dalam kegiatan sosialisasi program BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengenai Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) bagi Pemerintah Kota Bekasi.
Kegiatan terselenggara di Aula Nonon Sonthanie dihadiri pula Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bapak Mulyana .
Wali Kota Bekasi dalam sambutannya mengapresiasi program terbaru ini jika membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi, harus lebih maju selangkah sebelum korupsi tersebut terjadi.
Beberapa langkah yaitu penguatan kelembagaan dari SAKIP dan AKIP yang tertuju oleh rekomendasi Kemenpan RB, untuk meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan, penyediaan alokasi pengawasan yang memadai serta perbaikan struktur organisasi.
“Berbagai upaya telah kita lakukan di Kota Bekasi, Kota Bekasi mencapai level 3 pada tahun 2019, alhamdulillah tingkat maturitas SPIP Kota Bekasi telah mencapainya” ujar Rahmat Effendi.
Langkah kedua, penguatan strategi anti Fraud, melalui peringatan hari anti korupsi sedunia yang menghadirkan pimpinan KPK merupakan bentuk komitmen kami dalam mengedukasi aparatur dan masyarakat tentang pentingnya kepedulian bersama dalam memerangi korupsi.
Selain itu, deklarasi Pendidikan Kota Bekasi Berintegritas pada tahun 2019 adalah program aksi pengendalian tata kelola keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan yang meliputi strategi antisipatif dan restoratif dengan tujuan memitigasi resiko baik asministrasi maupun hukum dan juga meningkatkan transparansi sistem pengelolaan keuangan di sekolah.
Bapak Mulyana dalam sambutannya menjelaskan mengenai Indeks efektivitas pengendalian koruspi ini adalah program baru yang pertama dilakukan di Kota Bekasi, Insya Allah menyusul kota bandung dan sebarluaskan di semua pemberitaan daerah sehingga berjalannya program ini.
Disebutkan, melihat keunggulan Wali Kota Bekasi, beberapa hal terkait BUMD di Kota Bekasi saya pikir belum ada ternyata Peraturan Wali Kota tenyata sudah memiliki Perwal terkait tata kelola BUMD, ini akan menjadi garis making dan akan kami infokan untuk menduplikat yang sudah dilakukan oleh Kota Bekasi. (Ri/adv)
