JAKARTA-Langkah reshuffle kabinet II yang dilakukan Presiden Jokowo lebih berat aspek politiknya ketimbang aspek ekonomi. Meskipun yang dirombak adalah tim ekonominya. Namun yang jelas dalam momen ini, Jokowi ingin menunjukkan dirinya sebagai Presiden RI. “Dia ingin menunjukkan, bukan sebagai petugas parpol dan sekaligus memperkuat sistem presidensial. Karena itu orang-orang Wapres ikut dicopot,” kata pengamat ekonomi Dr Drajat H Wibowo dalam dialektika demokrasi “Arah Politik Ekonomi Jokowi Pasca Reshuffle II ” bersama anggota DPR Eva Kusuma Sundari dan peneliti utama LIPI Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Namun begitu, mantan Wakil Ketum PAN ini mengacungi jempol terhadap langkah reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi. Apalagi reshuffle kali ini dilakukan di tengah multi partai yang amat kompleks.
Menyinggung soal kembalinya Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) masuk kabinet, Drajat menjelaskan Presiden Jokowi membutuhkan dukungan perbaikan manajemen fiskal. Karena zaman SMI, Indonesia paling banyak mengeluarkan obligasi dengan bunga 11%. “Sementara negara lain cuma beri 2%,” ucapnya.
Menurut Drajat, SMI itu mazhabnya Konsensus Washington (KW), karena KW itu neoliberalisme sebagaimana dilakukan mantan Wapres Boediono, Laksamana Sukardi dan lain-lain. “Dampak KW adalah ketimpangan, pengangguran akan naik. Seluruh perekonomian dan keuangan nasional dikuasai asing. Jadi, KW itu akan mempengaruhi banyak orang. Kita memang tidak bisa lepas globalisasi, namun harus cerdas,” tambah Dradjad.
Selain itu dengan KW tersebut, kata Dradjad, pekerja, buruh, petani dan negara relative akan tergantung kepada asing. Contohnya daging sapi. Begitu permintaan meningkat dan stok berkurang, solusinya selalu impor. Dengan impor maka akan memukul peternak dalam negeri.
Namun, kata Drajat, mudah-mudahan dengan dikawal oleh Nawacita PDIP, sehingga bisa ditarik ke tengah. Ditambah dengan pengalamannya memperbaiki negera-negara miskin di dunia, semoga Indonesia makin baik. “Kalau SMI bisa dibawa ke tengah, maka saya pasti mendukung SMI sebagai Menkeu RI. Namun, kalau tidak, Indonesia akan drop, jatuh. SMI memang direspon positif pasar,” imbuhnya.
Sementara anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengakui kembalinya SMI sebagai Menteri Keuangan RI semata-mata untuk memperkuat fondasi fiskal. Hal itu menyadarkan pada situasi ekonomi global yang kurang baik saat ini. Sehingga membutuhkan ekonom handal dan berpengalaman. “SMI dalam menjalankan tugasnya akan dikawal dan dievaluasi melalui Nawacita yang menjadi dasar pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi,” terangnya.
Dengan fondasi kekuatan fiskal jangka panjang, lanjut Eva, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan membaik.
Namun Eva membantah sinyalemen yang menyebutkan Jokowi sudah meninggalkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena lebih memilih SMI dan mempertahankan Rini Soemarno. “Ibu Megawati itu, orang yang sangat menjunjung tinggi protokoler, menghormati keadaban dan komunikasinya dengan Presiden Jokowi sangat baik. Ibu Mega bukan orang yang slonong boy. Jadi, Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa reshuffle itu hak prerogative presiden,” ujarnya.
PDIP pun, kata Eva, akan tetap konsisten dengan sikapnya untuk mengawal Jokowi dan Nawacita. Termasuk dalam melakukan evaluasi kinerja para menterinya. “Jika keluar dari Nawacita dan Trisakti, PDIP pasti akan melakukan koreksi. Demikian juga untuk Presiden Jokowi yang memang diusung oleh PDIP. Jadi, PDIP tidak pernah berbalik arah, yakni konsisten,” pungkasnya. ***
