JAKARTA-Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran mentri agar asumsi dasar ekonomi makro dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 harus mengikuti perkembangan ekonomi terkini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas RAPBN Tahun Anggara 2016, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8). “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan masalah subsidi listrik, subsidi BBM, dan non energi, Presiden Jokowi meminta harus lebih dikalkulasi lagi agar bisa tepat sasaran.
Sedangkan untuk transfer daerah dan dana yang dialokasikan untuk desa, Presiden memerintahkan kepada para Menteri agar lebih besar dibandingkan dengan belanja di kementerian/lembaga. “Ini juga hati-hati di sisi pengawasan, di sisi controlling di lapangan harus terus dilakukan,” pinta Presiden Jokowi.
Terkait penyaluran bantuan sosial di Tahun 2016, Presiden mengharapkan agar dapat lebih fokus pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga bidang pengurangan kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil memastikan, asumsi yang digunakan dalam menyusun RAPBN 2016, termasuk target pertumbuhannya sudah realistis. “Semua paling realistis,” kata Sofyan menjawab wartawan seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8).
Subsidi BBM, Listrik dan Energi Harus Dikalkulasi Lagi
