Walau tetap minoritas, warga yang menilai kondisi politik saat ini buruk juga mengalami peningkatan dibandingkan 2014. Saat ini sekitar 33% warga menganggap kondisi politik Indonesia buruk, sementara pada 2014 angkanya hanya mencapai 20%.
Namun adanya penurunan persepsi tentang kualitas demokrasi dan kondisi politik ini ternyata tidak serius berdampak pada persepsi publik mengenai kondisi ekonomi, penegakan hukum dan keamanan.
Survei SMRC menunjukkan hanya 17% warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk, hanya 21% warga yang menganggap kondisi penegakan hukum buruk dan hanya 16% warga yang menganggap kondisi keamanan buruk.
“Yang menggembirakan,” lanjut Sirojudin, “secara umum publik belum menyerah dengan prinsip-prinsip demokrasi.”
Survei SMRC menunjukkan 82% warga menganggap demokrasi adalah pilihan sistem terbaik, 86% warga menilai demokrasi cocok untuk Indonesia, 91% warga menganggap penting kebebasan untuk mengeritik pemerintah, 97% warga menganggap penting pemilu yang bebas dan adil, dan 86% warga memilih sistem demokrasi dibandingkan sistem yang lain.
“Adanya penurunan persepsi tentang kualitas kondisi demokrasi ternyata belum membuat rakyat Indonesia mengendur atau patah semangat dengan keinginan mereka agar Indonesia menjadi semakin demokratis,” jelasnya.
Menurut Sirojudin, temuan survei ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi didukung oleh mayoritas warga Indonesia yang percaya bahwa pemlihannya telah berlangsung secara baik dan benar. Mayoritas masyarakat juga percaya kondisi politik, ekonomi, hukum dan keamanan berada dalam kondisi memuaskan.
Namun ada kekhawatiran bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pekerjaan rumah bagi Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan,” pungkasnya.
