blbi

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho

Hardjuno: Obligasi Rekap BLBI, Ancaman Nyata Bagi Masa Depan Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menegaskan obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat Indonesia. Betapa tidak, biaya bunga utang negara mencapai 700 triliun rupiah setiap tahunnya, dan angka
Friday 5 Jul 2024, 10 : 39 am

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

JAKARTA -Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan pemerintahan sebelumnya sebagai program prioritas. Selain program makan siang gratis, dua Pekerjaan Rumah (PR) besar yang masuk dalam program 100 hari
Friday 26 Apr 2024, 11 : 20 am

Satgas BLBI Sita Tiga Aset Eks BLBI Senilai Rp111,2 Miliar

JAKARTA-Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali melakukan penguasaan aset obligor/debitur BLBI. Kali ini Satgas menyita tiga aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp111,2 miliar di wilayah Jakarta Selatan. “Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik
Wednesday 27 Sep 2023, 4 : 11 pm

Sasmito Kritik Keras Penegakan Hukum di Era Jokowi

JAKARTA-Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengeritik keras upaya penegakan hukum yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin. Menurutnya, secara kasat mata penegakan hukum di Indonesia jalan ditempat dan makin buruk. “Penegakan hukum kita, bak gasing, muter-muter
Friday 1 Sep 2023, 2 : 57 pm

Hardjuno: Indonesia Makin Primitif Kalau Abai Dengan Pilar Pembangunan

JAKARTA– Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengingatkan pemerintah untuk benar-benar memperhatikan 3 pilar penting pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia (SDM) dan teknologi, kemandirian pangan dan pengembangan energi terbarukan. Pasalnya, Indonesia akan menjadi negara terbelakang tatkala 3 komponen penting
Monday 14 Aug 2023, 10 : 07 am

Bustami Zainudin: Negara Tak Boleh Tunduk ke Obligor BLBI

JAKARTA-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI) DPD Bustami Zainudin meminta negara tidak boleh tunduk dan kalah dengan para obligor BLBI yang jelas-jelas mempunyai hutang kepada rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah demi rakyat harus memperkuat taringnyadengan mewajibkan para obligor membayar utangnnya. “Saya kira,
Friday 9 Jun 2023, 5 : 53 pm

Soal BLBI, Hardjuno: Negara Tak Boleh Tunduk Pada Salim Grup

JAKARTA-Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar fokus mengeksekusi hak tagih kepada para obligor dan debitor yang mengemplang uang rakyat puluhan tahun. Langkah tegas sangat diperlukan mengingat mereka tidak punya
Thursday 23 Feb 2023, 7 : 34 am

Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

JAKARTA-Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya, pos pembayaran subsidi bunga obligasi Rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN
Saturday 1 Oct 2022, 2 : 30 pm

Aset Eks BLBI Dikelola Secara Prudent dan Akuntabel

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama seluruh tim Satuan Tugas Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga, memastikan aset eks BLBI telah dikelola secara prudent dan akuntabel sesuai ketentuan. “Seluruh aset eks BLBI dikelola secara
Saturday 23 Apr 2022, 10 : 52 am

Satgas BLBI Sita Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar

JAKARTA-Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan penyitaan atas barang jaminan milik obligor Agus Anwar berupa tanah seluas ±340 hektar di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau dikenal dengan aset PT Bumisuri Adilestari. Pelaksanaan penyitaan barang jaminan obligor Agus
Thursday 31 Mar 2022, 6 : 17 pm

Solusi Menghadapi Kontroversi Pemerintah Vs Texmaco

Oleh: Valentine Septri Angelina Gulo, S.Sos Texmaco, BLBI, Sri Mulyani, dan penyitaan aset baru-baru ini menjadi tajuk hangat  kembali dalam pemberitaan yang beruntun dan serius, khususnya dalam berita-berita bertajuk ekonomi dan bisnis. Namun berita yang muncul bukan karena sebuah pemberitaan mengenai pencapaian
Wednesday 9 Mar 2022, 12 : 19 am

Presiden Dalam Bahaya

Oleh: Salamuddin Daeng Padahal melewati tahun penuh bahaya 2021 akan sangat berat. Tahun depan keadaan makin semerawut akibat tata kelola negara dan pemerintahan yang buruk. BUMN bangkrut satu per satu. APBN yang diharapkan menolong BUMN ternyata cuma kabar angin. Garuda utang Rp
Wednesday 8 Dec 2021, 8 : 50 pm
kini Satgas tersebut dibekali Keputusan Presiden (Keppres) baru dan personel tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) di jajaran Pengarah dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri di jajaran Pelaksana

Satgas BLBI Kini Semakin Powerful

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, saat ini Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) semakin mantap mengejar kembalinya uang negara yang menggantung dalam kasus BLBI. Pasalnya kini Satgas tersebut dibekali Keputusan Presiden
Saturday 9 Oct 2021, 2 : 18 pm
Kedua aset properti eks BLBI tersebut telah menjadi milik/kekayaan negara, namun selama ini dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga diperlukan penguasaan fisik melalui pemasangan plang penguasaan dan pengawasan oleh Satgas BLBI

Satgas Kembali Kuasai Aset Eks BLBI

JAKARTA-Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali melakukan penguasaan aset tanah dan/atau bangunan eks BLBI. Kali ini, penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan dilakukan di dua lahan, yakni Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan Pondok Indah,
Sunday 12 Sep 2021, 6 : 23 pm

Resmi Dilantik, Satgas BLBI Kejar Aset Obligor

JAKARTA-Pemerintah akhirnya resmi  membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan Tim ini dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Hal
Saturday 5 Jun 2021, 12 : 28 pm

Pemerintah Bentuk Satgas BLBI Tagih Utang Rp110,4 Triliun

JAKARTA-Pemerintah secara serius melakukan upaya untuk menyelesaikan hak tagih atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Friday 4 Jun 2021, 10 : 33 pm

Utang dan Logika Tukang Sulap

Oleh: Salamuddin Daeng Kondisi Sebelum Covid ditandai oleh keadaan yang sudah buruk. Perekonomian Indonesia sebetulnya belum pulih sebagai dampak krisis moneter asia 1998 dan krisis keuangan Eropa dan Amerika tahun 2008. Sekarang Indonesia malah sedang dihipnotis untuk mengambil utang segunung dan melipatgandakan
Saturday 1 May 2021, 11 : 47 am
Sawit telah memperoleh konsesi lahan dalam jumlah sangat luas. Lebih dari 13 juta hektar

Melindungi Pelaku Kejahatan Keuangan

Oleh: Salamuddin Daeng Perlakukan pemerintah Indonesia terhadap pelaku kejahatan keuangan selama ini, menimbukan kesan pemerintah secara sengaja secara terencana dan sistematis melindungi para bandit. Mari kita lihat apa yang dilakukan pemerintah selama ini : Pemerintah menyelenggarakan tax amesty, sebuah proyek yang ditenggarai
Sunday 25 Apr 2021, 1 : 16 am

Ekonom Tagih Janji Kampanye Jokowi Tuntaskan Mega Skandal BLBI

JAKARTA-Pengamat Ekonomi dan Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinagoro kembali menagih janji kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang belum ditunaikan hingga saat ini. Salah satunya, penuntasan mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara
Monday 19 Apr 2021, 7 : 59 am
Pajak

Menilik Kebijakan Utang

Oleh: MH Said Abdullah Presiden Joko Widodo telah mengundangkan Perppu No 1 tahun 2020, meskipun belum ada persetujuan, peraturan itu berlaku. Makin kuat kedudukan hukumnya bila DPR memberikan persetujuan. Lain ceritanya bila DPR tidak menyetujui, maka otomatis peraturan tersebut tidak berlaku lagi.
Saturday 11 Apr 2020, 12 : 44 pm

Diduga Tukang Tadah BLBI, KPK Harus Panggil Bos Djarum

JAKARTA-Sekitar 2000 orang masa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut penuntasan dua mega skandal korupsi keuangan negara terbesar di negeri ini yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Gate dan Bank Century atau
Tuesday 17 Jul 2018, 3 : 44 pm

Revolusi Keuangan Negara Guna Selamatkan NKRI dari Jerat Utang Abadi ex BLBI

JAKARTA-Sekitar 1000 orang masa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menggelar aksi damai di Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/5). Dalam orasinya, Gerakan HMS menyerukan kepada pemerintah  untuk mencegah serta menghentikan penggunaan uang pajak rakyat untuk membayar subsidi bunga obligasi rekap.
Saturday 21 May 2016, 12 : 19 am

Hardjuno: Stop! Pesta Pora Bankir Dengan Uang Pajak

JAKARTA-Pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi perbankan ibarat pemberian sedekah orang miskin kepada konglomerat. Betapa tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru dipakai mensubsidi bank milik pengusaha hitam. Akibatnya, rakyat pembayar pajak semakin tertindas, sementara
Sunday 17 Apr 2016, 9 : 56 pm

Agresivitas Pemberantasan Korupsi dan Klaim SBY

Oleh: Bambang Soesatyo GELEMBUNG dana talangan Bank Century yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) otomatis mereduksi klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai agresivitas pemberantasan korupsi di masa kepresidenannya. Progres pemberantasan korupsi sekarang ini sangat maju lebih karena faktor
Wednesday 19 Feb 2014, 8 : 25 pm

Upaya Menekan Defisit Transaksi Berjalan Tak Strategis

JAKARTA-Defisit transaksi berjalan yang kian melebar membuat kondisi perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang menjadi rapuh. Namun sayangnya, upaya pemerintah dalam menekan defisit ini kurang strategis. “Defisit neraca perdagangan Indonesia, ini sudah terjadi sejak lama,” ujar pengamat ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Tuesday 5 Feb 2013, 8 : 19 pm

HI THERE!

Eu qui dicat praesent iracundia, fierent partiendo referrentur ne est, ius ea falli dolor copiosae. Usu atqui veniam ea, his oportere facilisis suscipiantur ei. Qui in meliore conceptam, nam esse option eu. Oratio voluptatibus ex vel.

Wawancara

BANNER

Berita Populer