Tagihan Operasi Jantung Rp10,5 Triliun, Layanan BPJS Kesehatan Dievaluasi

Menkes dr. Terawan Agus Putranto didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjawab wartawan usai mengikuti rapt terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11)

JAKARTA-Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agus Putranto akan melakukan evaluasi total terhadap layananan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini dilakukan menyusul tagihan operasi jantung yang mencapai Rp 10,5 Triliun.

“Saya akan melakukan koordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti arahan-arahan Preside dalam rapat kabinet, bahwa banyak pelayanan berlebihan yang tidak sesuai dengan literatur,” kata Menkes kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

“Ya contoh pelayanan jantung sampai Rp10,5 triliun lho tagihannya. Kemudian adanya review dari jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa pengobatan dengan obat-obatan apalagi pencegahan itu tidak lebih, tidak efisien dibandingkan stent, operasi, dan sebagainya,” jelasnya.

Baca :  Hilirisasi Tingkatkan Nilai Tambah Hingga 70 Kali

Menurutnya, perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan sangat mendesak Sehingga tidak ada lagi tunggakan tagihan dalam jumlah yang besar.

“Itu bisa menurunkan mungkin 50%, bayangin banyak lho Rp10 triliun itu. Kalau bisa turun separuh saja itu sudah membuat kita berdua bahagia, Rp5 triliun dihemat,” ucap Menkes.

Menkes dr. Terawan Agus Putranto juga melihat apa indikasi-indikasi seksio ternyata naik luar biasa, Rp5 triliun lebih. Dari hal-hal yang itu saja karena apa ternyata seksio begitu banyak sekali sampe 45 % perbandingannya.

“Itu kan menunjukan kita tidak dalam grade yang baik. Nah itulah yang maksud saya berlebihan dan ternyata tidak menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau anak secara nasional kan percuma duit dikeluarkan,” terang Menkes.

Baca :  Hemat Anggaran, 213 DOB Terpaksa Ditunda

Karena itu, lanjut Menkes, harus ada upaya yang sifatnya lebih preventif, promotif, dan edukasi pada masyarakat. Menyiapkan sarana-sarana sehingga yang punya potensi untuk terjadi kematian bisa diturunkan.

“Kalau ada nanti kita akan pilah-pilah bersama Direktur Utama BPJS mana yang masih di bawah standar kita coba naikkan,” sambung Menkes.

Menkes mengingatkan, penduduk kita bukan hanya di Jakarta. Penduduk kita ini sampai Asmat, sampai ujung di Pulau Rote, sampai Sabang sana. Itu yang harus dilihat apakah perlu di sana itu didirikan pusat-pusat kesehatan lagi atau bagaimana, atau sistem rujukan, atau sistem telemedicine, atau bahkan menggunakan alat-alat canggih seperti drone dan sebagainya.

“Ya nanti kita lihat, kita evaluasi bersama, berdua ini,” tegas Menkes seraya menambahkan, yang paling penting adalah rakyat terlayani kesehatannya sesuai standar kesehatan yang sesuai dengan undang-undang.

Baca :  SBY: Inflasi Musuh Perekonomian Rakyat