Mari kita bandingkan hasil panen padi pada tahun 2022 dan 2023.
Saya rujuk data BPS, pada tahun 2022 produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 54, 75 juta ton, sementara pada tahun 2023, data terakhir yang di sajikan BPS pada Oktober 2023 produksi GKG mencapai 53,63 juta ton.
Data ini belum ditambahkan perhitungannya sampai Desember 2023.
Artinya produksi GKG sepanjang 2023 potensi lebih besar dari data rilis terakhir BPS.
Data BPS juga mengungkapkan produksi beras pada tahun 2022 31,5 juta ton dan periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton, artinya masih sangat mungkin ada perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.
Jadi sangat tidak tepat kalau el nino dijadikan rujukan untuk mengungkapkan kebutuhan impor beras dengan skala massif, terbesar dalam sejarah republik ini berdiri.
Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada tahun 2023.
Pada tahun 2020 lalu, saya selaku Ketua Banggar sudah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah skema impor.
Saya meminta pemerintah mengubah skema impor komoditas dari sistem kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif.
Pasalnya, kebijakan impor dengan sistem kuota syarat dengan upaya memburu rente para pejabat.
Bahkan Ombudsman telah menemukan beberapa waktu lalu perbedaan antara dokumen kuota impor bawang dengan realisasi yang lebih besar dari dokumen.
Rekomendasi ijin impornya sebesar 560 ratus ribu ton di ratas kemenko perekonomian, tetapi rekomendasi di kementan mencapai 1,2 juta ton.
Saya pastikan dengan model impor pengenaan tarif, negara lebih banyak untungnya, dan model perburuan rente pada kegiatan impor bisa lebih dikurangi.
