Menperin menegaskan, beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi.
“Sebab, pertumbuhan industri masih baik, berada di level ekspansif. Kontribusi terhadap PDB juga masih yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya, termasuk kontribusi dari ekspor dan pajak,” paparnya.
Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif bagi para pelaku industri di tanah air.
Misalnya, kebijakan dalam percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.
Sejumlah keputusan pun sudah diambil, mulai dari evaluasi persyaratan pembelian sepeda motor listrik, relaksasi regulasi, dan insentif agar Indonesia semakin berdaya saing di antara negara kompetitor dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.
“Pertama, pemerintah mengevaluasi program bantuan pemerintah yang sudah digulirkan. Berkaitan dengan requirement atau syarat-syarat yang sebelumnya ditetapkan sebagai syarat itu akan kita hapuskan. Jadi, nanti yang mendapat bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik itu berbasis NIK atau KTP. Satu KTP (atau) satu NIK itu hanya boleh beli satu motor listrik,” terangnya.
Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap calon investor yang akan membawa investasi mobil listrik ke Indonesia.
“Kita ingin insentif fiskal itu kompetitif, dibandingkan negara kompetitor kita. Misalnya, pajak CBU (completely built up) itu nanti bisa kita nol-kan, PPN-nya nanti bisa kita nol-kan. Ini sedang kita rumuskan, tentu bersama dengan kementerian terkait,” imbuh Menperin.
Menperin optimistis, melalui kebijakan strategis yang probisnis ini, akan meningkatkan ekspektasi positif pelaku industri terhadap kondisi ekonomi Indonesia, sehingga berpeluang dalam menarik investasi baru ke dalam negeri.
“Pemerintah akan terus mendorong daya saing ekonomi, terutama pada saat kondisi PMI Manufaktur Indonesia terus mencatatkan ekspansi,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Agus, penguatan permintaan domestik yang cukup tinggi turut mengangkat aktivitas produksi manufaktur nasional.
