JAKARTA-Pemerintah memutuskan tarif jalan tol Jembatan Suramadu, Jawa Timur, turun 50 persen dari tarif sebelumnya. Pemotongan tarif ini dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah Surabaya dan Madura.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan agenda membahas pengembangan wilayah di kaki Jembatan Suramadu, Jawa Timur, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/2).
Rapat ini juga dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mendagri Tahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menhub Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini.
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi mengatakan perhatian pemerintah di tahun 2016 ini bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengarahkan pada pemerataan pembangunan. “Arahnya jelas bahwa kita ingin ada pemerataan pembangunan di Jawa dan di luar Jawa, di Indonesia di bagian barat juga di Indonesia bagian timur. Dan paradigma pembangunan harus bersifat Indonesia sentris. Sehingga pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat diseluruh pelosok,” tegas Presiden.
Terkait pengembangan wilayah di kaki Jembatan Suramadu, Presiden Jokowi mengingatkan Jembatan Suramadu dibangun untuk mencapai percepatan pengembangan dan pembangunan di wilayah terutama di Pulau Madura. Dengan adanya Jembatan itu maka mobilitas orang dan mobilitas barang akan lebih efisien, akan lebih cepat dibandingkan sebelumnya dengan menggunakan transportasi laut atau kapal.
Selain itu jelas Presiden, jembatan Suramadu ini dibangun dengan tujuan utama menggerakkan perekonomian di Jawa Timur, serta mempercepat pengembangan dan pembangunan wilayah terutama di Pulau Madura. “Sehingga mengurangi ketimpangan antar wilayah dan pemerataan pembangunan seperti yang saya sampaikan di depan tadi dapat tercapai,” urai Presiden.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, usai rapat terbatas, mengatakan dalam rapat terbatas sempat ada opsi menggratiskan jembatan Suramadu.Namun pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif demi membantu lalu lintas barang dan orang di Pulau Jawa dan Madura. “Kita rapat secara khusus dipimpin presiden memutuskan hal yang sangat penting berkaitan dengan pengembangan wilayah Surabaya-Madura yang diatur dalam Perpres,” kata Pramono di Kantor Presiden, Jakpus, Rabu (3/2).
Dalam rapat itu jelas diputuskan agar tarif tol Suramadu dipotong hanya menjadi 50% saja. Alasannya, tingginya harga tol selama ini membuat harga barang yang berasal dari Surabaya dan Madura menjadi mahal. “Untuk angkutan dari Surabaya-Madura atau sebaliknya untuk kendaraan beroda 4 yang sebelumnya tarifnya, Rp 90 ribu truk besar, Rp 60 ribu truk sedang, dan Rp 30 ribu untuk sedan. Maka presiden meminta diturunkan kalau bisa lebih rendah dari 50 persen. Ini sudah sangat membantu masyarakat,” tegas Pramono.
Sementara itru, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengaku sangat senang dengan keputusan presiden itu. Pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo ini menjelaskan, sebenarnya utang pembangunan Jembatan Suramadu sudah hampir lunas, sehingga tidak masalah bila tarif tol Suramadu dibebaskan. “Niatnya membangun Suramadu adalah meningkatkan kesejahteraan. Itu kan pembangunan Suramadu ada utang yang harus dibayar dan pendapatan rata-rata per tahun adalah Rp 200 miliar, jadi sudah hampir lunas. Maka sebetulnya berapapun tarifnya, usul kami bebas karena sudah mau lunas, tapi tadi dalam rapat diputuskan tetap membayar untuk fungsi pengaturan,” jelas Karwo.
Soekarwo menilai keputusan penurunan tarif itu sangat tepat sehingga barang-barang tidak lagi mahal, sedangkan kelanjutan badan yang mengelola Jembatan Suramadu masih dibahas.
Rapat kabinet terbatas juga memutuskan bahwa tanah di ujung jembatan sisi Surabaya dan Madura masing-masing 60 hektare tidak lagi dikuasai badan pengelola sehingga warga yang mendiami tanah di kedua sisi jembatan dapat mengurus sertifikat yang sejak 1978 dihentikan oleh pemerintah.
