JAKARTA–Salah satu cara memerangi mafia minyak adalah mengolah seluruh minyak mentah domestik di kilang Pertamina. “Dengan cara ini, maka subsidi BBM dalam kendali Pemerintah,” kata mantan Ketua DPR Marzuki Ali di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Langkah itu, kata mantan Sekjen Partai Demokrat, pernah dilakukan Pertamina pada 2010- 2011. Seluruh minyak mentah yang menjadi hak pemerintah diolah Pertamina. Disisi lain, Marzuki meminta agar biaya cost recovery yang selama ini dibayar dengan minyak, sebaiknya dibayar saja dengan dollar AS sesuai yang dikeluarkan oleh kontraktor perusahaan minyak.
Meski begitu, Marzuki mengakui pendapatan pemerintah dari hasil penjualan minyak dalam negeri akan menjadi volatile (naik turun) dan tergantung dari haarga minyak dunia. “Makanya, pemerintah harus mendorong masyarakat agar segera beralih ke energi akternatif. Sehingga pada saatnya BBM tidak perlu lagi disubsidi,” ucap Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Persoalan mengolah minyak, lanjut Marzuki, bukan pada masalah umur kilangnya. Namun soal pada selisih harga. Jadi harga produk yang dihasilkan itu dikurangi dengan biaya bahan baku minyak mentah dan juga biaya untuk mengolah minyak mentah tersebut pada kilang yang dimaksud.
Menurut Marzuki, minyak mentah yang relatif murah adalah minyak mentah domestik karena rendahnya biaya transport. “Saat ini produk BBM yang mahal adalah Solar,” tegasnya
Solar bersubsidi, menurut Marzuki, sebaiknya diproduksi sendiri di kilang Pertamina. Selanjutnya produksi Solar ini dibedakan warnanya, sehingga mudah memonitor, mengendalikan dan mengawasi distribusinya. “Kilang Pertamina mampu mengolah sekitar 1 juta barel minyak mentah, yaitu kilang Dumai, Musi, Balongan, Cilacap dan Kasim,” tandasnya. (ec)
