JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyerahkan 7 nama calon Kapolri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun 3 orang diantaranya diduga terindikasi memiliki rekening gendut. “Kami sebutkan tentang rekening gendut ke presiden. Ada indikasi tiga orang dari tujuh yang didorong,” kata Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala Jakarta, Senin (9/9).
Adrianus mengaku, indikasi calon Kapolri pemilik rekening gendut ini telah dilaporkan pihaknya kepada Presiden SBY. Namun Adrianus enggan menyebut nama tiga calon Kapolri dimaksudnya itu. “Kami sebutkan secara fair saat kami bertemu dengan yang bersangkutan (tiga pemilik rekening gendut), dan telah menanyakan secara rinci kenapa mereka punya uang tersebut,” tambahnya
“Kalau mau bohong terserah, kita kan tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau bohong kan dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pokoknya dari tiga nama itu-lah,” jelas dia.
Seperti diketahui, pada Juli lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliki sembilan calon Kapolri. Kesembilan calon kapolri tersebut adalah Komjen Anang Iskandar, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Wakil Kepala Badan Reserse Inspektur Jenderal Anas Yusuf, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti.
Kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kapolda Bali Irjen Pol Drs Arif Wachjunadi, Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya Kadiv TI Polri, dan mantan Kepala Divisi Humas Markas Besar (Mabes) Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution.
Menurut Adrianus, laporan terkait rekening gendut didapatinya dari informasi masyarakat. Kompolnas juga telah melakukan klarifikasi LHKPN para kandidat Kapolri ke KPK. “Kami sebutkan secara fair, saat kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan (tiga pemilik rekening gendut), dan telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut,” terangnya lagi, tanpa mau menyebut tiga nama calon kapolri yang dimaksud.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas M Nasser bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengetahui data yang lebih mendalam dari para calon Kapolri itu.
Beredar sejumlah nama di masyarakat, yang diduga memiliki rekening gendut, yakni Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti.
Bahkan soal uang US$4 ribu dalam rekeningnya, Badrodin menegaskan bahwa itu merupakan honor saat tugas di Kamboja. Saat itu ia mendapat honor US$150 per hari.
Sementara itu, Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan membantah namanya termasuk salah satu jenderal yang mempunyai rekening gendut. Dia menegaskan bahwa laporan itu sudah diverifikasi PPATK.
Secara terpisah, Kepala PPATK, Muhammad Yusuf mengaku belum menerima surat permintaan resmi dari Kompolnas untuk melacak harta calon Kepala Kepolisian RI. “Itu (pemilik rekening gendut) masih ada dan pernah diklarifikasi Kapolri (Pada 2010). Tapi klarifikasi itu tidak dapat kami verifikasi karena disebut sudah diperiksa,” ujarnya.
Menurut Yusuf, lembaganya tidak mempunyai kewenangan lebih jauh untuk melacak harta calon Kapolri jika tidak ada permintaan resmi dari Kompolnas. “Kalau nanti secara resmi ada (permintaan) dari tim penilai akhir (calon Kapolri), kami akan sampaikan apa adanya sebagai bentuk cinta kami pada Kepolisian,” tuturnya.
