Terutama tegas Petrus, figur yang memiliki kekuatan politik yang diduga bermasalah dengan korupsi dimanfaatkan untuk menyandera hak-hak politiknya demi mengamankan kebijakan dinasti politik Jokowi dan kroni-kroninya.
Apa yang terjadi dengan Politik Dinasti dan Nepotisme melalui rekayasa hukum dengan cara menguasai instrumen konstitusi dan hukum lewat Nepotisme dan bentuk penyalahgunaan lainnya, jelas bertentangan dengan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 jo. TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 jo. TAP MPR No.VI/MPR/2001, jo UU No.28 Tahun 1999.
Praktek nepotisme ini telah menimbulkan anomali dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.
“Hari-hari ini publik disuguhi berbagai ekspresi dalam berbagai bentuk (meme, penggunaan narasi dan diksi yang seram-seram dan melampaui batas norma sosial dan budaya di berbagai media sosial sepanjang hari, sebagai ekspresi ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi),” imbuhnya.
Bahkan sindiran, cemooh dan kata-kata kasar lainnya, terjadi secara masif berjalan hampir dua bulan lamanya (sejak putusan MK No.90) dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan Keluarga.
Karena itu, jika tidak diakhiri dengan perbaikan dan pemulihan kearah normalisasi berupa mengembalikan Aparatur Negara pada fungsi sesungguhnya serta menghentikan memperalat Aparatur Negara dalam poltik praktis maka akan memperburuk keadaan menuju frustasi sosial dan menuju krisis kepercayaan publik kepada Pemerintahan Presiden Jokowi.
