JAKARTA-Asas ‘one person, one vote, one value’ dalam pemiihan presiden yang berbasis pada kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung harus terus dikawal.
Satu suara harus benar-benar dijaga untuk digunakan rakyat, sehingga hak-hak sosial politik demokratis rakyat dapat digunakan dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Firman Jaya Daeli, dalam diskusi media di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024.
Dalam kesempatan ini, Firman Jaya Daeli hadir bersama Wakil Ketua Koordinator TPN, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis.
“Kami mengharapkan Pemilu kembali pada asas ini dan Bawaslu memaksimalkan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu. Jika hal-hal itu tak dilakukan, maka Bawaslu bisa dikatakan bersikap ‘by omission’ atau melakukan pembiaran pelanggaran serius yang terjadi,” tegas Firman.
Firman mengingatkan, legitimasi pilpres yang benar-benar diakui dunia internasional yakni ketika proses juga dikedepankan dibanding hasilnya sendiri.
“Karena itulah, paradigma pikir kita tidak lagi kemudian hanya berorientasi hasil, tetapi juga memperhatikan proses demokrasi di baliknya,” tegas Firman.
Mantan anggota DPR RI ini pun mengingatkan terkait penggunaan telepon seluler yang di luar negeri dilarang keras dibawa ke bilik suara.
“Kami harap aturan tegas ini juga terjadi di Pemilu kita,” ujarnya. Telepon genggam hanya boleh dibawa ke area TPS sebagai hak politik demokratis rakyat, sekaligus menjaga dan membangun transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.
Terakhir, Firman mengingatkan pentingnya menjaga netralitas berdasarkan nilai luber jurdil.
“Pemilu ini adalah kepunyaan rakyat sebagaimana Pemerintah adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu simpul-simpul institusi yang harus bersikap netral maka bersikaplah netral. Di sinilah ‘protes suci’ suara kenabian dari masyarakat umum dan perguruan tinggi harus kita hormati sebagai aspirasi murni,” pungkasnya.
