JAKARTA-Meksi masih kontroversi dan dilarang oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Namun keberadaan mata uang virtual Bitcoin tetap memenuhi syarat. “Alasannya mata uang ini sulit diperoleh dan jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, mata uang virtual ini, gampang diverifikasi,” kata Peneliti The Ary Suta Center (ASC) Market Education Dr Harianto Wijaya dalam diskusi “Entering The Digital Era” di Kantor The Ary Suta Center, Kamis, Jakarta, (8/3/2018).
Hadir pula, Dr Putu Gede Ary Suta, Kepala The Ary Suta Center, Mantan Dirut PT Freeport Indonesia, Cheppy Hakim dan lain-lainnya.
Namun begitu, kata Harianto, nilai tukar Bitcoin ini lebih tergantung pada faktor emosional. Total Bitcoin yang akan tersedia itu mencapai sekitar 21 juta coin. “Bitcoin terakhir akan dihasilkan disekitar 2140, jumlah yang dihasilkan itu berkurang 50% setiap 4 tahun,” tambahnya.
Yang jelas, lanjutnya, transaksi Bitcoin dicatat di block (catatan keuangan) secara transparan dan dipegang oleh banyak miner secara desentralisasi. “Hanya identitas pemiliknya saja yang rahasia (di-enkripsi),” tegasnya.
Lebih jauh kata Harianto menyarankan agar pemerintah tidak melarang teknologi blockchain, karena ini sangat penting sekali. Alasannya, teknologi blockchain sangat besar manfaatnya bagi industri perbankan maupun teknologi finansial (financial technology/fintech). “Dengan teknologi ini, maka kedua industri keuangan tersebut dapat dengan mudah melakukan verifikasi dan transaksi pembayaran,” ungkapnya.
Walau begitu, Harianto tak membantah banyak pihak yang masih meragukan kehandalan teknologi blockchain. Pasalnya, teknologi ini berkaitan erat dengan mata uang virtual alias cryptocurrency. “Di samping itu, teknologi blockchain juga kerap diragukan validitasnya. Padahal, teknologi blockchain sebenarnya cukup valid dan aman,” pungkasnya. ***
