Usut, Suap Perusahaan AS ke Pejabat Bank BUMN

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardana mendesak pengusutan dugaan suap yang melibatkan pejabat di tiga (3) Bank milik pemerintah Indonesia, terkait pengadaan mesin  ATM. “Pengungkapan kasus tersebut perlu dilakukan, agar tidak hanya menjadi rumor yang merugikan institusi perbankan Indonesia di mata dunia,’’ ujarnya di Jakarta, Kamis, (24/10)

Erik mengaku prihatin dan meminta KPK, Menteri BUMN, BI serta Menteri terkait untuk mengusut kasus yang memalukan tersebut, agar persoalan ini tidak menjadi pergunjingan dan kasak kusuk yang tidak berujung. ‘’Terungkapnya kasus tersebut sangat memalukan bangsa Indonesia sekaligus merugikan citra perbankan Indonesia. Oleh karena itu,  saya meminta kepada KPK, Menteri BUMN, BI serta menteri-menteri terkait agar mengusut kasus tersebut,” terangnya.

Menurut anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat ikut masuk mengusut dugaan penyuapan pejabat di 3 bank milik BUMN tersebut, agar dapat diketahui kemungkinan terjadinya kerugian negara dalam kasus tersebut.  ‘’KPK juga harus memberi perhatian pada kasus ini. Sebab jika ada penyuapan, biasanya ada permainan yang tidak fair, sehingga boleh jadi ada kerugian negara di dalamnya,” tegasnya

Media massa di AS memberitakan  Securities and Exchange Commission (SEC) yang berkantor di Ameria Serikat melansir sebuah dokumen yang menyatakan bahwa  Diebold Inc, perusahaan ATM yang bermarkas di Ohio, AS, melalui anak usahanya di Indonesia, diduga melakukan penyuapan terhadap pejabat di 3 Bank BUMN, guna mempengaruhi keputusan pembelian mesin ATM. Dalam laporannya, SEC juga menyampaikan  bahwa Diebold berhasil meraup pendapatan hingga US$ 16 juta di Indonesia dalam penjualan mesin ATM ke Bank BUMN.

Bentuk penyuapan tersebut antara lain berupa biaya perjalanan pejabat bank pelat merah itu ke Eropa dan Amerika, biaya hiburan serta hadiah-hadiah. Tidak tanggung-tanggung, jumlah dana yang dikeluarkan Diebold Inc, sebagaimana dilansir oleh SEC, mencapai lebih dari US $ 147.000 atau sekitar Rp. 1,6 miliar.