Oleh: Salamuddin Daeng
Korban korporasi pertamanya dari sektor publik pada bulan April, ketika Perum Perumnas, pengembang real estat, gagal membayar utang Rp 200 miliar (13,4 juta dolar AS).
PT Garuda Indonesia, maskapai nasional yang 60 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah, Garuda memiliki sukuk 500 juta dolar AS yang jatuh tempo 3 Juni, tetapi hanya memiliki uang tunai 299 juta dolar AS pada akhir 2019.
Pemerintah berencana untuk merestrukturisasi pembiayaan dan mengatur 500 juta dolar AS lagi untuk modal kerja. BUMN lain akan mengikutinya ke dalam kesulitan.
Maskapai ini membeli bahan bakar dari PT Pertamina dan layanan bandara dari PT Angkasa Pura, dan merupakan klien besar dari bank-bank besar milik negara.
Utang kepada BUMN lain menyumbang lebih dari 30 persen dari total kewajibannya, atau hampir 1,2 miliar dolar AS, menurut data yang dikumpulkan dari pengajuan tahun 2019.
Perusahaan asuransi milik negara, Asuransi Indonesia Kredit PT, menjamin kelas A tranche, atau 90 persen, dari Rp 2 triliun dalam sekuritas beragun aset yang diterbitkan pada Juli 2018, yang didukung oleh penjualan tiket ke Jeddah dan Madinah.
Ada masalah: Arab Saudi telah menangguhkan ibadah haji muslim karena pandemi.
Selama masa jabatan lima tahun pertama Jokowi, neraca perusahaan-perusahaan negara Indonesia berubah dari sangat bersih menjadi junk grade.
Penggemar infrastruktur tetapi terjepit oleh perdagangan kembar negara Asia Tenggara dan defisit fiskal, Jokowi menemukan modelnya di China, di mana badan usaha milik negara memikul banyak beban pembiayaan pembangunan nasional.
Keberhasilan yang paling terlihat dari strateginya adalah ledakan pembangunan yang berpuncak dengan pembukaan jalur kereta bawah tanah pertama di ibu kota tahun lalu. Sekarang, presiden harus menghadapi kenyataan yang buruk.
Diperkirakan rasio utang bersih pada BUMN Indonesia berkisar dari 4,5 kali hingga 5,5 kali pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi tahun ini, dibandingkan dengan 1,6 kali dari tahun pertamanya menjabat, (S&P Global Ratings memperkirakan).
Paling parah BUMN energi mencatat kerugian besar akibat regulasi yang amburadul dan tata kelola yang buruk. PLN mencatatkan kerugian semester I 2020 senilai Rp. 38 triliun, pertamina Rp. 11 triliun.
Sampai sekarang April 2021 kedua perusahaan energi ini belum menyelesaikan laporan keuangannya.
Terakhir Perusahaan Gas Negara (PGN) dan anak perusahaannya terancam gulung tikar.
Tahun 2020 PGN mengalami kerugian 3,8 triliun akibat regulasi yang buruk dan tata kelola BUMN yang tidak peofesional.
Sementara Saka energy terancam tidak dapat memperoleh pinjaman karena peringkat utang negatif dan membayar utang jangka pendek atau bangkrut.
Penulis adalah Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta
