BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah sehingga dari tahun ke tahun terus adanya peningkatan dan terukur, tergambarkan dari hasil penilaian AKIP Pemerintah Kota Bekasi yang dalam kurun waktu 2 tahun terus meningkat yakni pada 2018 dengan nilai 63,48 dan tahun 2019 nilai 66,28 meskipun kategori B.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir dalam acara yang digelar oleh Bapelitbangda Kota Bekasi di Hotel Horison Bekasi pada tanggal 3 – 4 Nopember dalam pendampingan dan penguatan penyusunan SAKIP dan AKIP tahun 2020.
Narasumber dihadirkan dari Kemenpan RB RI, Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Drs. H. Jufry Rahman M.Si dan Narasumber kedua yakni Soni Soemarsono.
Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan untuk bersyukur ditengah tengah melakukan kegiatan pengendalian pandemi untuk bermotivasi tugas pokok atau peningkatan kapasitas untuk memenuhi sebuah kuantitas serta beban kerja yang terus bergulir komitmen kapasitas peningkatan kualitas kinerja.
Melihat catatan, direkomedasikan proses berjalan sebelumnya, di Kementerian PAN RB RI mengenai kontabilitiy peningkatan kualitas kinerja di tahun 2019, terdapat 11 poin, yakni :
1. Memastikan peta proses bisnis capaian kinerja yg didapat,
2. Memastikan casecade kinerja 6
yang dibangun,
3. Review, sangat penting evaluasi kembali.
4. Indikator Kinerja individunya
5. Memastikan perjanjian kinerja
6. Menerapkan pembayaran tunjangan kepada kinerja pegawai
7. Aplikasi manajemen kinerja
8. Meningkatan kualitas evaluasi program kinerja
9. Akuntabilitas kinerja
10. Proses penyempurnaan secara internal.
11. Memonitoring kegiatan yg ada.
Peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga ditujukan untuk peningkatan implementasi reformasi birokasi, dimana akuntabilitas kinerja salah satu area perubahan, ada 7 area perubahan lainnya, diantaranya :
1. Aspek manajemen
2. Aspek penataan perundang-undangan
3. Penataan penguatan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Penataan sistem manajemen SDM
7. Penguatan pengawasan di zona integritas.
Wali Kota berharap mudah mudahan dengan hasil evaluasi penilaian sakip dan lakip ini penentuan predikat reformasi birokasi serta penilaian hasil zona integriras Kota Bekasi tahun 2020 dapat meningkat lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. (Ri/adv)
