Menurutnya, persoalan normalisasi TOW tergantung kebijakan Walikota Tri Rismaharini dan Dishub Surabaya, untuk bisa memasukkan semua bus AKAP dan AKDP via Pantura ke TOW.
”Sekarang tergantung Pemkot dan Dishub Surabaya, mau tidak untuk menghidupkan TOW kembali,” kata dia.
Dia juga menambahkan, kesepekatan terbaru tersebut, sebelumnya sudah disosialisasikan ulang terkait dengan keputusan Kementrian Perhubungan dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat yang mewajibkan bus AKAP wajib masuk TOW.
“Kesepakatan ini ternyata mentah lagi dan keputusan Kemenhub gagal dilaksanakan, kami tidak akan percaya lagi dengan Dishub dan sekaligus Walikota Surabaya. Itu, artinya Dishub dan Walikota tidak tegas,” jelas dia.
