Selain itu Penegakan Hukum terhadap aktivitas Ormas Radikal dan Intoleran yang mengandung kejahatan sara selama proses Pilkada atau Pemilu sangat minim dilakukan penindakan bahkan dibiarkan berlalu.
Partai Nasionalis-Religius diduga telah disusupi kader-kader yang terpapar atau berorientasi atau bersimpati kepada perjuangan Ormas Radikal dan Intoleransi, karena rekrutmen caleg-caleg di Partai Politik sangat longgar, sehingga memudahkan kader-kader yang sudah terpapar Radikalisme dan Intoleransi menjadi caleg dan terpilih menjadi Anggota DPR RI.
Dan di DPR RI inilah mereka diduga kuat secara diam-diam membangun sinergi (kristalisasi) untuk memperkuat posisi perjuangannya memperkuat Radikalisme dan Intoleransi, antara lain melalui penyusunan RUU dan penempatan kader-kadernya di hampir semua institusi negara.
Inilah yang membuat posisi Ormas Radikalisme dan Intolerasi semakin kuat dan pada saat yang sama mereka berhasil memperlemah kekuasaan negara melalui pembentukan atau perubahan terhadap UU tertentu.
Akibatnya ketika negara hendak menindak secara cepat aktivitas kelompok Radikal dan Intoleran yang mengancam kedaulatan negara, Ideologi negara Pancasila dan NKRI, maka negara diperhadapkan dengan prosedure yang bertele-tele dan berbelit-belit yang mengarah kepada pelemahan terhadap kekuasaan negara.
