MAMUJU – Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen mendukung perekonomian daerah. Keberpihakan bank sentral itu diwujudkan dengan pembukaan Kantor Perwakilan BI (KpwBI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pada Kamis (1/10) di Mamuju, Sulbar.
Dengan berdirinya KPw BI Sulbar ini maka kini, BI telah memiliki 45 Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan 4 Kantor Perwakilan Luar Negeri yaitu di Singapura, Tokyo, London dan New York.
Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo, disaksikan oleh Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, didampingi oleh para pimpinan daerah tingkat II se-Provinsi Sulbar.
Sebagai provinsi ke-33 di Indonesia, Sulawesi Barat (Sulbar) memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yakni sebesar 8,7% (yoy) pada triwulan II-2015.
Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat sebesar 4,67% (yoy).
Bahkan, provinsi yang beribukota di Kabupaten Mamuju ini pernah tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,02% (yoy) pada triwulan III-2014 lalu.
“Hal ini tentunya menjadi sinyal positif bagi prospek perekonomian Sulbar ke depan,” ujar Agus.
Sebelumnya, BI melalui KPwBI Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang membawahi Provinsi Sulsel dan Provinsi Sulbar telah bekerjasama dengan sangat baik dengan Pemerintah Provinsi Sulbar.
Hal ini terwujud dalam pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan semua kabupaten/kota, kerjasama melalui Nota Kesepahaman dengan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Sulbar, diseminasi Kajian Ekonomi Keuangan Regional (KEKR), serta pengembangan sektor riil/UMKM dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Dalam sambutannya, Agus menegaskan komitmen BI untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi akselerasi reformasi struktural.
“Kehadiran BI di Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk bersinergi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi reformasi struktural untuk membangun perekonomian daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah.”, ujar Agus Martowardojo.
“Kami juga akan memastikan kelancaran peredaran uang berkualitas tinggi dalam jumlah dan pecahan yang sesuai dengan kebutuhan bertransaksi di masyarakat, serta mengembangkan layanan transaksi pembayaran non tunai hingga ke seluruh pelosok Sulawesi Barat untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar terhubung dengan sistem keuangan dan lembaga keuangan formal.”, kata Agus.
Dalam kaitannya dengan tugas BI di bidang stabilitas sistem keuangan, Gubernur BI juga menuturkan komitmen BI untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjaga sistem keuangan di daerah agar tetap kondusif bagi pembangunan ekonomi.
Caranya dengan melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber-sumber kerentanan yang berpotensi menimbulkan risiko dan ketidakseimbangan pada sistem keuangan.
“Tidak ketinggalan, Kami juga akan berkontribusi secara aktif dalam upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Sulawesi Barat, terutama yang terkait dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan seperti Kakao dan produk turunannya yang bernilai tinggi seperti Cocoa Butter ataupun kosmetik dan makanan jadi.”, tambah Agus.
Gubernur BI juga menekankan bahwa tantangan perekonomian kedepan tidak semakin mudah sehingga diperlukan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan, dimana BI akan turut serta.
“Dengan demikian kehadiran Bank Indonesia membawa manfaat optimal bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat”, pungkasnya.
