TANGERANG- Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) terpilih periode 2016-2021, Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie memastikan akan merealisasikan janji kampanyenya pada pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Kendati demikian, janji-janji politik itu akan dilaksanakan secara bertahap. “ “Saya belum dapat bicara banyak, tapi yang jelas, semua janji politik kami akan diwujudkan dan ada tahapan. Pertama kami dilantik dulu. Kedua menerapkan visi dan misi yang sudah ada untuk 5 tahun kedepan untuk segera dimasukan ke peraturan daerah yang akan dibahas dengan DPRD,” ujar Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, dalam diskusi bertema “Bagaimana Implementasi Janji-jani Airin-Benyamin, di Kampung Anggrek Serpong.
Dia menjelaskan, tahun 2016 ini, program pemerintahannya masih mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kami masih gunakan RPJMD lalu. Karena sekarang sedang Musrembang kelurahan. Bulan Maret musyawarah tingkat kecamatan dan kedepannya tingkat kota,” lanjutnya.
Dari situ jelasnya, pemerintahan Tangsel akan menerapkan kebijakan yang sudah dirumuskan mulai tahun 2017 hingga 20 April 2021 atau masa berakhir jabatan.
Pemkot Tangsel jelas Ben membutuhkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan karena partisipasi masyarakat sangat menentukan keberadaan Kota Tangsel. “Musyawarah bagian dari kewajiban UU no 23 tahun 2006 tentang perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan bukan kata kami saja tapi masyarakat harus memberikan sumbangsih. Kepercayaan masyarakat akan kami buktikan dengan kerja keras,” janjinya.
Dia menjelaskan, fokus pemerintahan kedepan masih terkait dengan pembangunan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Ben demikian tokoh ini disapa sedikit membocorkan prestasi yang banyak dicapai selama periode pertama pemerintaha.
Salah satunya angka penurunan pengangguran pada awal tahun 2011 sebesar 11 persen. Dalam kurun waktu sekitar 4 tahun turun menjadi 4, 12 persen. “Dulu waktu kami baru ditetapkan sebagai walikota dan wakil walikota angka pengangguran cukup tinggi. Namun data terakhir tahun 2015 turun diangka 4,12 persen. Mudah-mudahan kedepan berangsur menurun lagi,” terangnya.
Ben pun menegaskan jika dalam kepemimpinan, tak akan pernah takut untuk bertindak tegas. Bahkan dia siap pasang badan jika ada pelanggaran dilapangan, baik pada aspek pembangunan, bidang pendidikan dan kesehatan. “Jangan ragukan kami, soal penindakan, akan pasang badan paling depan. Siapapun yang melanggar akan kami bereskan. Sudah terbukti banyak bangunan liar milik pengede-pengede yang tinggal di Jakarta dan pejabat provinsi kami sikat. Ya karena mereka melanggar aturan,” tegasnya.
Sementara anggota DPRD Tangsel Abdul Rasyid mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintah melalui diskusi terbuka dengan pimpinan daerah. Ini sebuah model komunikasi yang sangat positif karena menghubungkan komunikasi langsung antara masyarakat dengan pimpinan. “Ini positif sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam konteks pembanguanan. Melihat secara nyata kami dapat menyimpulkan bahwa peran civil society sudah terbangun dengan baik,” tegasnya.
Dia beharap agar peran aktif masyarakat harus ditingkatkan dalam mengawal pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. “Jangan sampai menurun dari kualtias 5 tahun silam,” tuturnya.
Karena itu tegasnya, jika ada yang kurang segera perbaiki. Demikian juga, jika pembangunannya sudah baik maka harus lebih ditingkatkan.
Pemkot juga harus berpikir keras bagaimana cara mengatur manajemen dengan baik. “Tolok ukurnya bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Indikatornya pemkot harus meningkatkan manajemen dan sumber daya manusia dengan baik,”pungkasnya. (Raja Tama)
