JAKARTA-Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menyeruak menjelang Pemilu Presiden 2019. Presiden Joko Widodo bahkan dengan lantang menyatakan akan “menggebuk” PKI, jika organisasi terlarang itu kembali muncul.
Benarkah PKI kembali bangkit? Ataukah kebangkitan PKI tersebut hanya isu, alias mimpi di siang bolong? Jika kebangkitan PKI tersebut hanya isu, mengapa kembali muncul atau dimunculkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dijawab dalam diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI: Isu Atau Realitas?” di Balai Sarwono, Rabu (14/6).
Diskusi menghadirkan para pakar yaitu peneliti utama LIPI, dan pakar sejarah Indonesia Dr. Asvi Warman Adam, pengamat politik dari Universitas Presiden, mantan Menristek Kabinet Gusdur Prof. Dr. Muhammad A.S. Hikam, APU, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Tubagus Hasanuddin, dan Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI Dr. Ade Armando.
Hadir sebagai “Penanggap Utama” yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNI Marhaenis) Sukmawati Soekarnoputri.
Ikut hadir di antara peserta diskusi yang berjumlah 200 orang itu antara lain, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Bedjo Untung, dan sejarawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Baskara T. Wardaya, SJ. Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Indonews.id, Drs Asri Hadi, MA.
Asvi Warman Adam yang tampil sebagai pembicara pembuka mengatakan, isu kebangkitan PKI yang muncul saat ini merupakan “mimpi di siang bolong”. Pasalnya, berbagai berita, informasi terkait munculnya PKI belum dapat dibuktikan kebenarannya alias hoax.
Asvi mempertanyakan kebenaran berita bahwa saat ini PKI sudah terbentuk dengan struktur dari pusat hingga daerah. Diberitakan, PKI sudah memiliki anggota mencapai 15 juta orang, yang dipimpin Wahyu Setiaji. Bahkan, muncul tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan anak seorang PKI.
Menurut Asvi, tuduhan Jokowi merupakan anak PKI tidak berdasar. “Joko Widodo lahir tahun 1961. Ayah Joko Widodo bernama Widjiatno yang kelak menjadi Notomihardjo, dan Ibu Joko Widodo adalah Sujiatmi. Silsilah Jokowi sangat jelas, jadi tidak mungkin anak seorang PKI, atau terlibat dalam PKI,” ujarnya.
Asvi mengatakan, kebangkitan PKI saat ini hanya isu yang sengaja dihembuskan kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi politik.
Mengutip pendapat Peneliti Utama LIPI Sjamsuddin Haris, Asvi mengatakan, keruhnya situasi politik saat ini dilakukan oleh operator profesional yang menggandeng tiga kekuatan yaitu pebisnis hitam -yang tidak bisa melakukan korupsi akibat kebijakan Jokowi – politisi busuk, dan radikalis agama. “Gabungan tiga kelompok ini dan digerakkan oleh operator profesional ini yang membuat politik kita keruh,” ujar Asvi.
Politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan pihaknya sudah melakukan penelitian dan penyidikan ke lapangan terkait isu kebangkitan PKI tersebut. Namun, anggota Komisi I DPR RI ini memastikan kabar tersebut tidak benar.
“Ada memang 3 atau 4 kasus hanya mencetak kaos yang berlambang palu arit dan itu tidak ada pendalaman bahwa mencetak kaos berlambang palu arit itu bagian dari membangkitkan komunis. Perlu dicatat bahwa kalau ada kebangkitan komunis maka selesaikan saja secara hukum. Dan kalau ada kader PDI Perjuangan yang mencoba mendukung komunis atau membangkitkan ideologi komunis, saya kira laporkan saja jangan ragu-ragu,” tegas Tubagus.
Dia mengatakan bahwa ideologi komunisme sudah tidak populer sebagai gerakan perjuangan. “Komunisme sudah tidak popuper. Coba tunjukkan ke saya di dunia bahwa komunis itu eksis, kecuali di Korea Utara,” ujarnya.
Menurutnya, ada tiga kekuatan ekstrim yang bisa menghancurkan yaitu ekstrim kiri (Eki), ekstrim kanan (Eka) dan ekstrim yang lain (Ela). Setiap kekacauan bisa diklasifikasi berasal dari tiga kelompok tersebut.
Mantan Sekretaris Militer (Sekmil) Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyayangkan isu PKI selalu muncul setiap jelang Pilpres, yang bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintahan dan presiden terpilih. Saat ini, katanya, muncul isu baru yang akan mengganggu pemerintahan – selain PKI – yaitu paham khilafah. “Karena itu, ke depan, pemerintahan siapa saja yang terbentuk, selalu berhadapan dengan dua isu ini, yaitu komunis dan khilafah,” ujarnya.
Tubagus tidak menampik beberapa kader PDI Perjuangan berasal dari keluarga atau turunan anggota PKI. Namun, dia memastikan kader tersebut tidak pernah terlibat dan menyebarkan paham PKI. “Kami jamin bahwa kader kami telah bersih dari PKI. Lagi pula, saya tahu dan memiliki bukti bahwa kader di partai lain juga ada yang berasal dari keluarga PKI,” ujarnya.
