Menteri Johnny: Pembangunan IKN Turunkan Kesenjangan Pembangunan

JAKARTA-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara telah mulai dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu dengan konsep pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia bagian Barat dan Timur.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menjelaskan salah satu alasan kebijakan pembangunan IKN baru oleh Presiden Joko Widodo adalah untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antarwilayah yang hingga kini masih terjadi dan mewujudkan visi Indonesia 2045.

“Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif,” kata Menkominfo dalam Digitalk–Peluang Digital di Ibu Kota Nusantara secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta pada Jumat (22/4/2022).

Diskusi Peluang Digital di Ibukota Nusantara ini juga turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara virtual.

Menurutnya, IKN Nusantara tidak hanya sekadar menjadi simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik.

Karena dalam IKN Nusantara terdapat delapan prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN, seperti mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi.

“(Prinsip pembangunan IKN Nusantara) untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” imbuhnya.

Dari delapan prinsip pengembangan IKN terdapat visi untuk menjadi kota yang nyaman dan efisien melalui teknologi.

Selain itu, lanjutnya, prinsip pengembangan IKN juga diterapkan dengan tiga pendekatan pembangunan, yakni sebagai kota hutan, kota spons dan kota cerdas (Forest City, Sponge City dan Smart City) untuk mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua.

“Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” jelasnya.