MUI: Kesenjangan Ekonomi Umat Harus Diperkecil

91
Ketua MUI, Ma’ruf Amin dan ounder Medco, Arifin Panigoro

JAKARTA-Indonesia tercatat sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi dunia. Untuk itu, gap ini harus segera diperkecil  melalui kerja sama berbagai pihak.

“Bahkan kesenjangan umat ini juga menjadi kepedulian Presiden. Beliau mengatakan kesenjangan ekonomi ini sudah ada sejak lama dan berkomitmen untuk memperkecilnya. Misalnya dengan redistribusi asset dan lain-lain. Tentu saja setuju karena pandangannya sama dengan kita, kesenjangan ekonomi ini harus diperkecil,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI),  Ma’ruf Amin dalam acara peluncuran program Arus Baru Ekonomi Indonesia Jakarta (21/6).

Berdasarkan laporan tahunan “Global Wealth Report 2016” dari Credit Suisse menyebutkan ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3 persen. Itu artinya hampir setengah aset negara dikuasai satu persen kelompok terkaya nasional.

Kesenjangan ekonomi paling besar terjadi di Rusia. Sebanyak 74,5 persen kekayaan negara itu dikuasai oleh satu persen kelompok paling kaya. India berada di urutan kedua dengan tingkat kesenjangan mencapai 58,4 persen. Ketidakmerataan ekonomi India hampir setara dengan Thailand yang berada di posisi ketiga mencapai 58 persen.

“Program Arus Baru Ekonomi Indonesia” merupakan program pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak termasuk pondok-pondok pesantren dan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.  Progam ini diinisiasi oleh Medco Group, BUMN PT. Bahana Artha Ventura (BAV), dan MUI.

Sebagai tahap awal, sejumlah pondok pesantren, ormas Islam, koperasi, dan UMKM dari empat provinsi di Indonesia dilibatkan dalam program ini. Dua perusahaan inti dan Perusahaan Modal Ventura Daerah yang terafilisasi dengan BAV juga akan ikut dalam penandatanganan kesepakatan itu.

Bersama Medco dan MUI, berbagai pihak yang akan terlibat dalam program juga akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) untuk beberapa pilot project penguatan ekonomi umat.

Pilot project yang akan diluncurkan dalam “Program Arus Baru Ekonomi Indonesia” ini di antaranya adalah “Program Domba Nasional (Prodombas)” yang melibatkan sembilan mitra usaha dan satu perusahaan inti di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Selain itu, turut diresmikan “Program Konco Jagung” di Bojonegoro, Jawa Timur. Dan terakhir adalah “Program Pengasuhan Bisnis” yang melibatkan perusahaan, pondok pesantren, dan Perusahaan Modal Ventura Daerah.

Program Arus Baru Ekonomi Indonesia merupakan wujud nyata kemitraan antara ulama, swasta dan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat.

Untuk Prodombas, selain diarahkan sebagai penguatan ekonomi pesantren dan ormas Islam yang dijalankan dengan semangat ‘taawun’ (bergotong royong) dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat, juga bertujuan mendorong pencapaian swasembada daging nasional dan peningkatan angka kecukupan protein hewani masyarakat Indonesia.

Sementara “Program Konco Jagung”, yang akan menempati 6.000 hektare lahan di Bojonegoro, Jawa Timur, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor jagung nasional yang setiap tahun mencapai 2,4 juta ton.

Muara dari program ini adalah menguatnya perekonomian umat, terutama petani. Ada pun “Program Pengasuhan Bisnis” merupakan kolaborasi antara perusahaan dan UMKM yang sukses dibina oleh Perusahaan Modal Ventura Daerah dengan sejumlah pesantren. Kolaborasi ini diharapkan bisa menularkan semangat kewirausahaan komunitas pesantren dengan cara belajar langsung di UMKM atau pun perusahaan yang sudah sukses.

Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa Arus Baru Ekonomi Indonesia merupakan gagasan setelah MUI bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Program ini menekankan pembangunan dan pemnberdayaan ekonomi umat dari bawah. “Hal ini supaya ekonomi tidak hanya mutar di atas saja,” ujarnya.

Sementara founder Medco, Arifin Panigoro, menegaskan bahwa ia mendukung gagasan MUI dan pemerintah untuk memperkuat ekonomi umat. “Pemerintah tidak boleh ditinggalkan sendirian dalam membangun ekonomi umat. Swasta, Ormas Islam, UMKM, dan yang lebih penting lagi pesantren, harus bergerak bersama mewujudkan kesejahteraan. Kita harus berada di garda depan untuk membangun ekonomi umat yang kokoh”, ujarnya. Dengan adanya penandatanganan kerja sama ini ia berharap gagasan-gagasan pengembangan ekonomi umat segera bisa dilaksanakan. “Paling tidak enam bulan setelah penandatanganan ini harus ada yang terealisasi,” katanya.

Ada pun Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, yang juga hadir dalam peluncuran program itu, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari gagasan Presiden untuk mengurangi kesenjangan ekonomi umat. “Faktanya kesenjangan memang ada, ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar oleh isu apa saja. Jadi harus ditanggulangi,” ucap Teten.

Ia melanjutkan bahwa program pemngurangan kesenjangan ekonomi umat seperti ini bisa dijalankan dalam  tiga pilar, yaitu akses lahan, akses modal, dan akses pendidikan. Dengan tiga pilar itu diharapkan ekonomi umat bisa terangkat. “Kita sebenarnya punya potensi lompat jadi negara maju kalau tidak ada gejolak-gejolak politik, nah kesenjangan sebagai akar persoalan harus dikurangi,” katanya.