JAKARTA-Ketua Umum Komite Pengusaha Kecil Menengah dan Mikro Bersatu (KOPITU), Yoyok Pitoyo mengeritik keras Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) lantaran masih sangat abai terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Terbukti, hingga saat ini kantor Teten Masduki ini belum memiliki database UMKM Indonesia yang lengkap.
Padahal, database UMKM dapat menjadi alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran kepada UMKM.
Selain itu, database UMKM dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang UMKM, termasuk profil usaha, produk dan jasa yang mereka tawarkan, serta data keuangan mereka.
“Bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan UMKM jika pemerintah bahkan tidak memiliki database yang memadai?” tanya Yoyok Pitoyo.
Sebelumnya, dalam rangkaian acara Indonesia Digital Meet Up 2023, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengeluarkan pernyataan mengenai dampak negatif yang dialami oleh sekitar 22 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia akibat banjirnya produk impor.
Menteri Teten mengemukakan bahwa produk-produk UMKM di Indonesia tenggelam dalam persaingan dengan produk impor yang lebih terjangkau harga dan unggul dalam kualitasnya.
Namun, pernyataan Menteri Teten ini mendapat respons tajam dari Ketua Umum KOPITU, Yoyok Pitoyo.
Dia menilai, membanjirnya produk impor di pasar domestic Indonesia juga merupakan imbas dari minimnya database UMKM.
Dampaknya, pemerintah terlambat melakukan mitigasi potensi yang dapat mengancam keberlangsungan usaha skala kecil.
“Ini sangat berbahaya bagi masa depan UMKM kita,” terangnya.
Meskipun produk impor memang menjadi ancaman bagi UMKM, bukan berarti itu adalah satu-satunya penyebab dari kekalahannya UMKM dalam persaingan pasar.
