JAKARTA-Sebanyak 159 anggota dari World Trade Organization (WTO) telah memasuki hari-hari terakhir negosiasi di Jenewa sebelum berangkat ke Bali untuk berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 3-6 Desember 2013. Berbeda dari pertemuan-pertemuan tingkat menteri sebelumnya –yang terakhir dilaksanakan di Jenewa pada Desember 2013– KTM9 di Bali bertujuan untuk menjadi batu loncatan untuk mencapai penyelesaian dari Agenda Pembangunan Doha (DDA) yang telah lama dinantikan. Dilaporkan dari Jenewa bahwa dengan semakin dekatnya penyelenggaran KTM9, anggota-anggota WTO mempercepat proses negosiasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang baru, Roberto Azevedo, dalam upayanya untuk mencapai kesepakatan yang akan berfokus pada fasilitasi perdagangan, beberapa elemen negosiasi agrikultur, dan isu-isu pengembangan khususnya yang menyangkut Anggota-Anggota WTO dari Negara Kurang Berkembang.
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengatakan pertemuan Tingkat Menteri di Bali seharusnya menjadi pemecah kebuntuan negosiasi DDA yang telah berlangsung 12 tahun lamanya. Dari perspektif Indonesia, pemerintah tidak boleh kehilangan momentum di Bali untuk mendapatkan kembali kepercayaan atas sistem perdagangan multilateral dan atas WTO sebagai forum yang krusial untuk negosiasi dan melindungi sistem. “Jika kita gagal, kita akan menyaksikan kenaikan minat pada skema prefensial regional dan bilateral yang akan menguntungkan sebagian dengan mengorbankan yang lainnya,” jelas dia.
Lebih jauh dia menegaskan telah ada kemajuan yang signifikan di Jenewa dengan para negosiator yang mencoba untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan dalam berbagai isu. Untuk fasilitasi perdagangan, contohnya, fokus telah ditujukan untuk menyeimbangan komitmen-komitmen dibawah Bagian I dari rancangan kesepakatan (yang mengharuskan negara-negara untuk meningkatkan pengelolaan ekspor, impor dan transit barang) dan Bagian II (menguraikan kerangka waktu untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen, penyediaan bantuan oleh negara-negara maju, dan sebuah mekanisme untuk menangani isu-isu non-implementasi). Untuk agrikultur, setidaknya ada 3 proposal yang sedang dinegosiasikan. Yang pertama adalah proposal G-33 tentang Daftar Saham Pemerintah (Public Stockholding) untuk keamanan pangan, diikuti oleh dua proposal lain dari anggota-anggota G-20 dari negara berkembang mengenai kompetisi ekspor dan administrasi tingkat kuota tarif atau TRQ. Telah berkembang consensus mengenai cara menangani proposal G-33, namun seharusnya lebih banyak usaha yang ditujukan dalam beberapa hari berikut untuk menemukan landasan untuk kompetisi ekspor dan administrasi TRQ. “Kami memonitor negosiasi di Jenewa setiap hari, dan melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk membantu proses negosiasi agar dapat mencapai kesepakatan dalam seluruh area negosiasi,” pungkas dia.
