Presiden: 60% Birokrasi Urus SPJ

Presiden: 60% Birokrasi Urus SPJ

0
BERBAGI
Presiden Joko Widodo

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengeritik sistem pelaporan keuangan yang masih bertele-tele. Pasalnya, 60-70 persen birokrasi setiap harinya hanya mengurus Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menko bidang Perekonomian diminta untuk membuat sistem pelaporan yang simpel. “Saya enggak tahu SPJ itu juga apa, saya enggak ngerti. Yang saya tahu, SPJ itu apa Bu? Surat Pertanggung Jawaban. Isinya apa? Enggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kuitansi, dan ngurusin gambar-gambar, foto-foto, ‘gitu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).

Presiden berharap agar disiapkan model SPJ yang simpel  dan tidak perlu tebal-tebal. Yang terpenting, hasil laporan bisa dipertanggungjawabkan.  Sisi lain ujar Presiden, mudah untuk melakukan kontrol dan pengawasan. “Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ-SPJ,” ujarnya.

Presiden memberikan contoh, ssekarang, banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar karena menngurus SPJ. Di ruangan guru di sekolah, lanjut Presiden, kuitansi-kuitansi, SPJ banyak sekali.

Demikian juga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seharusnya, konsentrasi 80 persen itu mengontrol jalan, irigasi-irigasi yang rusak serta mengecek jalan yang berlubang seperti apa.

Tapi sekarang, lanjut Presiden, orang takut semua yang namanya SPJ. “Coba di Pertanian juga. Dulu kalau kita lihat setiap pagi, Pengawas Pertanian Lapangan (PPL), tiap pagi lihat berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja, di ruangan ber-AC, ngurusi SPJ,” papar Presiden.

Untuk itu, Presiden meminta supaya menjadi pemikiran bersama.  Hal ini penting agar jangan sampai pemerintah terjebak pada rutinitas yang dianggap itu benar.

Apalagi saat ini pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis aktual. “Ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Presiden mengaku, setiap perubahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tidak mudah. Perubahan ini, memerlukan pembelajaran agar betul-betul bisa mengejar sesuai yang diinginkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah.

 

Presiden Jokowi menegaskan, pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi. Tapi masalah nilai-nilai utama yang harus dipegang dalam keseharian sebagai penyelenggara negara. Sebab, esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggunganjawaban moral dan pertanggunganjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. “Esensinya ada di situ. Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan, sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” tutur Presiden.

APBN dan APBD yang nilainya semakin tahun semakin besar, lanjut Presiden, harus lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil. “Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas Presiden.