JAKARTA-Pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat menjadi perhatian besar Fraksi Partai Gerindra. Hal ini terkait dengan pembahan RUU Sumber Daya Air (SDA) yang masih dibahas Panja RUU SDA.
“Ya tentu ini masukan bagus dari CPRG (Center for Regulation, Policy and Governance) untuk Panja RUU SDA, kita akan bahas lebih mendalam lagi,” kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis dalam diskusi publik Fraksi Partai Gerindra DPR RI “Quo Vadis RUU Sumber Daya Air” di Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Namun begitu, kata anggota Fraksi Partai Gerindra, masukan soal prioritas kebutuhan air perlu mendapat perhatian. Jangan sampai kebutuhan air untuk ternak lebih prioritas daripada untuk orang. “Kita sudah masukan dalam RUU SDA ini, masuk pasal 24,” tambah.
Lebih jauh kata Ketua Dewan Penasehat PISPI, salah satu negara yang pengelolaan air minumnya terbaik di dunia, yakni Kanada. Dimana semua air yang mengalir dari kran-kran seluruh pelosok negerinya bisa langsung diminum. Namun anehnya, industri air kemasan di sana juga tumbuh cukup luar biasa.
“Kemana-mana masyarakat Kanada tetap membawa air kemasan,” ungkapnya seraya menjelaskan bukan berarti kalau ada kran air yang bisa diminum langsung, kemudian industri air kemasan tidak tumbuh. “Jadi tidak usah khawatir.”
Sementara itu, Direktur eksekutif Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) Mohammad Mova Al Afgani menjelaskan salah satu kelemahan RUU SDS adalah tidak ada penjelasan rinci mengenai Hak Atas Air, terutama mengenai Air Baku.
Padahal air baku untuk minum seharusnya masuk ke dalam kebutuhan sehari-hari. Dasar hukumnya adalah General Comment 15 (1) Konvenan Hak Hak Ekonomi dan Sosial.
Oleh sebab itu, kata Mova, CRPG merekomendasikan perlu dipikirkan kembali, apakah air baku untuk air minum masuk ke dalam izin usaha. Catatan penting, pengusahaan air (izin usaha) itu nantinya akan diatur dengan pembatasan, syarat tertentu dan ketat sesuai dengan perintah MK. ***
