JAKARTA-Pemimpin Jakarta mendatang haruslah sosok tegas serta pemberani yang mampu mendobrak budaya yang sudah ada, terutama membersihkan birokrasi yang sudah kotor.
Hal ini penting mengingat posisi ibukota negara ini sebagai miniatur Indonesia.
“Saya sudah lama hidup di Jakarta. Saya melihat, banyak pemimpin yang stereotip. Mereka tidak mampu mendobrak kondisi yang sudah ada, terutama membersihkan birokrasi yang sudah kotor,” ujar artis Yosi Mokalu di Jakarta, Kamis (26/1).
Menurutnya, Jakarta harus menjadi rule model bagi daerah lain d Indonesia.
Karena itu, pemimpin Jakarta haruslah sosok yang mampu mendobrak sistem birokrasi.
“Dari situ baru bisa jalan program-programnya. Saya percaya, pak Ahok bisa melakukan itu,” katanya.
Dia menjelaskan, pemimpin yang berani ini harus mempunyai standar yang berbeda dari yang lain.
Parameternya tidak hanya diukur dari kinerjanya yang bersih dan transparan, tetapi keberanian untuk menyampaikan informasi secara terbuka ke publik.
“Kita tahu, setiap rapat yang dipimpin Ahok selalu didokumentasikan. Semua orang bisa menilai track recordnya. Jadi, nggak sekedar ngomong dan hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya,” tutur artis pemilik nama lengkap Hermann Josis Mokalu.
“Memang sebelumnya bukan jaman milenia dimana semua orang bisa melihat dengan mudah. Tetapi, Ahok bisa memanfaatkan itu semua dan membuktikan bahwa dia benar-benar bekerja dan bersih,” sambungnya.
Yosi yang juga pentolan Project-Pop mengaku sudah merasakan hasil kerja nyata Ahok-Djarot selama ini.
“Kita tidak usah mengawang-ngawang. Tetapi kita lihat bukti. Dan buktinya banyak. Misalnya, Kalijodo, RPTRA, kali bersih. Dulu kali di Jakarta jorok. Sekarang, banyak kali yang sudah bersih,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, jika berbicara soal pembangunan atau bukti fisik maka warga yang tinggal di Jakarta bisa merasakan perubahan yang sangat besar dalam 2 tahun belakangan ini.
“Begitu pesat pembangunan yang terjadi selama Ahok memimpin DKI Jakarta,” terangnya.
Meski demikian, komedian kawakan ini mengaku banyak tantangan yang dihadapi pasangan Ahok-Djarot menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta.
Hal ini membuat jalan Ahok-Djarot tidak mulus.
Karena itu, Yosi meminta warga Jakarta untuk tidak asal menggunakan hak pilihnya.
Caranya, dengan obyektif melihat apa yang terjadi di DKI Jakarta.
Sebab, taruhannya sangat besar jika salah dalam menentukan pilihan.
“Jangan kedepankan subyektifitas. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika salah menggunakan hak pilih,” urainya.
Karenanya, Yosi akan menggunakan hak pilihnya dengan obyektif.
“Justru saya kagum dengan pak Ahok. Dia bilang, kalau ada calon pemimpin yang lebih bagus dari saya, kalau kamu pilih saya berarti kamu salah. Dan pak Ahok satu-satunya cagub yang berani memposisikan diri secara obyektif. Sayapun mengikuti kata-kata itu,” ujarnya.
Yosi lalu membandingkan semua paslon gubernur yang ada.
Parameter pembandingnya saat debat kandidat.
“Saya mempunyai penilaian sendiri soal debat. Analisa resiko saya tidak terlalu sulit,” urainya.
Bagi Yosi, dua paslon masih memaparkan program baru dan belum memulai apa-apa.
Sementara, salah satu paslon sudah berkarya selama 2 tahun.
“Sudah ada perkembangannya. Dan satu-satunya calon yang berani mendeclear bahwa program saya membangun manusia yang terukur adalah paslon nomor 2,” ujarnya.
“Sedangkan, dua calon lain, nggak berani tuh nggomong terukur. Kalau terukur kan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kita semua bisa memantau apakah kerjanya benar atau tidak. Jadi, buat saya tidak terlalu sulit menganalisa kemana arah pilihan maka saya pilih nomor 2,” ungkapnya.
Lulusan Fisip Universitas Parahyangan Bandung ini menilai kasus tuduhan penistaan agama terhadap Ahok sangat bernuansa politisasi.
Apalagi, kelompok yang menerikan pemimpin kafir ini memiliki afiliasi politik dengan paslon tertentu.
Padahal, upaya membatasi hak warga negara menggunakan haknya merupakan bagian dari sikap intoleran.
“Jadi, kasus pak Ahok ini sifatnya politisasi. Sebab, orang-orang yang sama jugalah yang menghasut saudara-saudara sebangsa untuk membela agama,” ulasnya.
Kendati kasus Ahok ini pertanda melunturnya kehidupan demokrasi di Jakarta, Yosi percaya kasus Ahok ini merupakan ujian anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalau tidak ada kasus Ahok, kita tidak akan tahu, sekompak apa anak bangsa dalam menghadapi persoalan. Jadi, apa yang terjadi ini, masa yang harus kita lalui supaya lebih banyak orang yang terbuka. Bahwa ketika mereka menjelekkan kelompok yang lainnya maka sebenarnya mereka intoleran. Ketika mereka memperjuangkan agamanya diatas konstitusi maka mereka intoleran karena agama di Indonesia bukan hanya saja,” tuturnya.
Bagi Yosi, memperjuangan agama dalam koridor keagamannya adalah keharusan.
“Tetapi kaidahnya harus diperhatikan karena kita tinggal di negara yang terdiri dari bermacam-macam estis, budaya, ras dan agama. Jadi, harus saling menghargai dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.
