JAKARTA-DPR meragukan Rencana kerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (RKKKLH) sepanjang 2016 diragukan. Alasannya dukungan anggaran yang tersedia dinilai tidak akan mencukupi.
“Kehutanan itu PR (pekerjaan rumah) nya banyak. Dia harus merehabiliasi hutan, rekonstruksi dan restorasi gambut. Cegah kebarkaran, Tapi dananya kecil. Bagaimana kerja di lapangan?,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Rabu, (27/1).
Malah Herman mempertanyakan jangan-sampai KLHK hanya dengan doa saja. Karena tugas-tugas tersebut hanya bisa dilaksanakan dengan hasil maksimal jika dukungan anggaran memadai.
Sebab, katanya, bagaimana mungkin suatu pekerjaan bisa dilaksanakan tanpa ada dana sebagai pendukung. “Bagaimana mungkin semua itu bisa diselengarakan oleh kementerian itu jika dananya tidak memadai?” tanya Herman.
Belum lagi rencana penegakkan hukum yang akan dilakukan terhadap sekitar 400 perusahaan dengan indikasi pembakaran lahan/hutan. “Memangnya kementerian punya SDM yang memadai untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap ke 400-an perusahaan yang diindikasi pembakar itu? Kan ujungnya harus menyewa pengacara juga. Duitnya dari mana?” tanya Herman lagi.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya tidak bersedia memberikan konfirmasi ataupun penjelasan. Panggilan yang dilakukan kepada telepon selulernya tidak mendapatkan respon. **aec
