JAKARTA-Kalangan DPR mendesak pemerintah memikirkan efek lanjutan dari dampak kenaikkan harga BBM bersubsidi, jenis Pertalite dan Solar.
Kebijakan ini perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan imbas pandemi Covid-19.
“Di satu sisi kondisi ekonomi yang baru pulih dan mulai tumbuh, namun kenaikan BBM ini justru akan berdampak juga terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan,” kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Legislator dari Dapil Sumut III memperingatkan pemerintah kebijakan menaikan BBM jenis Solar dan Pertalite harus penuh dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi rakyat.
“Karena BBM ini paling banyak dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Politisi NasDem ini dapat memahami keputusan pemerintah yang harus memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Memang beban subsidi kita sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Apalagi beban tersebut sangat membuatkan APBN terutama, menyedot alokasi anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur,” terang Rudi lagi.
Lebih jauh Rudi tak membantah bahwa efek kenaikan harga BBM bersubsidi bisa berdampak pada daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat akan menurun kembali dan harga-harga barang akan naik karena beban dari kenaikan BBM,” jelasnya.
Oleh karena itu, Rudi menyarankan agar keputusan menaikkan harga BBM subsidi dibarengi dengan pendataan masyarakat yang masuk kategori berhak menerima subsidi.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendataan secara komprehensif agar alokasi subsidi bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Mendata rakyat yang pra sejahtera yang layak disubsidi dan diberikan subsidi BBM dalam bentuk uang cash seperti blt (bantuan langsung tunai),” pungkasnya. ***
