Said Abdulah: Penggratisan Pajak Perumahan dan BLT Elnino Tidak Cukup Untuk Rakyat

Rabu 25 Okt 2023, 2 : 51 pm
by
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah

JAKARTA-PDI Perjuangan mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan pajak perumahan, termasuk juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Elnino.

Namun PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah, bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat.

Sebab masalah fundamentalnya adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain, dan ketergantungan penggunaan Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional.

“Kedua program itu sesungguhnya baik untuk rakyat, PDI Perjuangan mendukungnya. Dan sejak APBN tahun 2023 dan 2024 disahkan, sesungguhnya ini adalah kesepakatan bersama semua fraksi di DPR dengan pemerintah.  Selanjutnya urusan teknis kebijakan tanggungjawab pemerintah melaksanakannya,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Rabu (25/10).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tanggung oleh pemerintah sebesar 100 persen untuk rumah senilah Rp 2 miliar kebawah selama rentang November – 2023 sampai Juni 2024.

Sesudah Juni 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen.

Selain itu Pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga tahun 2024.

Said melihat, hampir sepuluh tahun ini, pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya.

Dampaknya, saat muncul perang, Indonesia terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan Dolar AS yang sedang tinggi.

“Itu yang kita hadapi saat ini,” uraianya.

Dia menjelaskan, dalam kasus beras, banyak sawah kekeringan.

Dan, selama Agustus-September 2023 harganya, melonjak hingga 27 persen.

Akibatnya terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Hal ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik.

Sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan.

“PDI Perjuangan sejak dua tahun lalu sudah mengajak kita semua untuk bersiap-siap menghadapi krisis pangan dan energi,” terangnya.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

NT Diduga di Bawah Pengaruh Narkoba, Kuasa Hukum: GJ Tidak Lakukan Pelecehan Seksual

JAKARTA-Kuasa Hukum mitra Grab bernama GJ, membantah kliennya melakukan pelecehan

Bertolak ke Sulsel, Presiden Akan Resmikan Bendungan dan Tanam Jagung

JAKARTA-Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam