Almas Gugat Wanprestasi Terhadap Gibran, Dinasti Politik Jokowi Sudah Didesain Lama

Jumat 2 Feb 2024, 10 : 30 pm
by
TPDI
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus menilai, dinasti politik Jokowi sudah didesain rapi sejak awal.

Itu tercermin dari adanya gugatan wanprestasi yang dilakukan Almas Tsaqibbirru Re A terhadap Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Surakarta.

Hal itu disampaikan Petrus Selestinus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 2 Februari 2024.

Menurut Petrus Selestinus, gugatan wanprestasi terhadap Gibran Rakabuming Raka itu diajukan oleh Kantor Pengacara KARTIKA LAW FIRM.

Namun belum diketahui secara pasti apakah berkas gugatan itu sudah terdaftar atau belum karena berkas gugatan yang beredar di media sosial belum memilik registrasi perkara.

Adapun Almas adalah mahasiswa UNS yang mengajukan uji materi terkait syarat usia Capres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan ini dimenangkan MK dan memuluskan langkah Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto saat ini.

Hanya saja, Petrus menilai, gugatan perdata wanprestasi terhadap Gibran Rakabuming Raka itu juga memiliki dua kejanggalan.

Pertama, penggugat tidak menggambarkan adanya Perjanjian tertulis atau lisan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tegen atau kontra prestasi apa yang diberikan oleh yang disebut Gibran Rakabuming Raka (Tergugat) terhadap Almas Tsaqibbirru Re A (Penggugat).

Kedua, tuntutan penggugat adalah karena tidak adanya ucapan terima kasih dari Gibran Rakabuming Raka kepada Almas Tsaqqibbirru Re A, karena merasa berjasa dalam memberikan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pindo Deli Pulp and Paper Mills Terbitkan Surat Utang Rp4 Triliun

JAKARTA-Manajemen PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PIDL) mulai
Dialektika demokrasi bertajuk ‘Menyoal Pelabelan Kemasan dan dampaknya terhadap lingkungan’ Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2022)

Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Belum Ada, Hanya Ada Pajak Plastik

JAKARTA-Badan Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)