SURABAYA – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Gabungan Mahasiswa Surabaya (GMS), Jumat (9/2/2024) sore, melakukan aksi protes di Taman Apsari Surabaya, tepatnya di depan patung Gubernur Suryo.
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk tidak mempermainkan nilai dan norma hukum dan menjadikan hukum sebagai instrument politik keluarga sehingga hukum jauh dari keadilan.
Mereka juga mendesak agar Jokowi agar tidak melakukan praktek nepotisme yang menguntungkan keluarganya saja.
“Hukum semakin menyalahi nilai-nilai demokrasi. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, hukum dibuat berdasarkan kepentingan keluarga presiden, kebijakan sepihak presiden terhadap kampanye salah satu paslon, bahkan secara terang-terangan presiden melakukan tindakan nepotisme dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun,” tandas Koordinator Aksi, Muhammad Jalalundin .
Parahnya lagi, kata Jalaludin, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang digunakan presiden untuk melakukan intervensi kekuasaan pada proses dan pelaksanaan pemilu hingga money politics.
“Karena itu kami menyatakan menuntut Presiden RI untuk tidak memainkan nilai dan norma hukum sebagai instrumen politik,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa GMS juga menuntut Presiden RI memberikan jaminan TNI, Polri, dan ASN untuk bersikap netral agar tidak memihak pada salah satu calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada 14 Februari 2024 mendatang.
‘Jadi KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu untuk tidak masuk angin agar tidak memihak apalagi dikendalikan oleh Presiden,” tambah Jalaludin.
Aksi mahasiswa ini mendapat perhatian warga Surabaya.
Apalagi dalam orasinya mereka mengajak para pedagang kaki lima, Ibu-ibu, kelompok intelektual, para pemuda dan segenap warga Indonesia agar menyadari situasi dan kondisi ‘Darurat Nasional Bangsa dan Negara’ ini.
Selain melakukan aksi Teatrical Darurat Demokrasi yang diiringi pembacaan puisi kerakyatan, juga melakukan special performance berupa Refleksi Matinya Demokrasi-Selayang Pandang Demokrasi.
Seperti diketahui, adapun beberapa tuntutan dalam aksinya ini, yaitu Boikot Presiden Otoriter, Tolak Rezim Tak Punya Hati dan Hentikan Rezim Pelanggar Konstitusi.
