JAKARTA-Kontribusi PT Freeport Indonesia yang bercokol di tanah Papua sejak 1967 silam dianggap minim dalam mendongkrak pembangunan di tanah Papua.
Hal ini bukanlah omong kosong, karena berdasar data yang ada kontribusi Freeport selama ini hanya 2 persen dari total pembangunan yang terjadi di bumi Cendrawasih ini.
“Berdasar data BPS (Badan Pusat Statistik) yang kami olah, peran Freeport dalam menyokong pembangunan di pulau Papua cuma 2 persen hingga kuartal ketiga 2015 ini,” kata ekonom INDEF, Ariyo D. Irhamna, di Jakarta, Selasa (29/12).
Ariyo menjelaskan, minimnya kontribusi Freeport di dalam proses pembangunan di sana juga tercermin dari rendahnya angka penyaluran kredit di Papua.
Dengan rendahnya penyaluran kredit, kata dia, berarti di tanah pemilik tambang Freeport itu belum ada perputaran perekonomian yang sangat kuat.
Selama tahun 2012-2013, penyaluran kredit di Papua hanya 0,59 persen dari total kredit nasional. Di 2014, naik sedikit menjadi 0,6 persen.
“Itu menunjukkan perekonomian di sana belum bertumbuh optimal. Kalau begitu, kemana Freeport?” tegas dia.
Dari kondisi tersebut, kata dia, kehadiran Freeport dari dulu sampai sekarang di bumi Indonesia, terutama Papua dirasa tidak ada manfaatnya.
“Memang pemerintah Indonesia butuh dana investasi untuk menggenjot pertumbuham ekonomi. Tapi kalau dana investasi itu dari Freeport yang selama ini dirasa tak bermanfat buat apa?” tanya dia lagi.
Apalagi memang Freeport juga sebagai pemegang kontrak karya dan pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham, sejak 2011 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dividen.
Mereka hanya menyetor dividen ke perusahaan holding dia di Amerika Serikat (AS), Freeport McMoran.
“Padahal tambang emas di Papua itu sebagai tambang terbesar dari seluruh tambang milik Freeport,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, perusahaan induk Freeport sangat berkepentingan agar PTFI dapat terus bercokol di Papua.
“Di saat pendapatan dan laba Freeport McMoran turun terus dan kapitalisasi pasar saham di sana turun, maka Freeport sangat bernafsu untuk memperpanjang kontrak, karena kondisi itu sangat fundamental,” lanjutnya.
Bahkan di bulan Oktober lalu, Freeport McMoran sempat membohongi investor di pasar saham di New York sana dengan menyebutkan, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah Indonesia soal perpanjangan kontrak di 2021 nanti.
Hal ini dilakukan, agar kapitalisasi saham Freepirt terangkat naik.
Freeport Lalai
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia sependapat sepak terjang Freeport di Papua masih banyak lalai untuk membangun Papua.
