JAKARTA-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) menilai tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Nota Keberatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Tim Penasehat Hukumnya mengkonfirmasi dugaan bahwa Jaksa bekerja di bawah tekanan massa.
Karena tekanan massa itu pula Jaksa kehilangan logika.
“Bagi kami, tanggapan Jaksa itu menyesatkan karena dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harusnya perdebatan dan alasan pemilihan terkait visi, misi dan program para kandidat bukan adu dan permainan ayat,” ujar pegiat AMSIK, Nia Sjarifudin di Jakarta, Selasa (20/12).
Seperti diketahui, dalam tanggapannya, Jaksa menyalahkan tuntutan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal membenarkan kandidat-kandidat lain berkampanye dengan memakai isu SARA dan politisasi ayat, bukan beradu visi misi dan program.
Padahal dalam berdemokrasi secara sehat dan mencerdaskan justeru kampanye kandidat dalam pilkada harus memaparkan program secara transparan.
Jaksa juga mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama merasa benar sendiri karena menuntut kandidat lain agar adu program bukan mengggunakan Surat Al-Ma’idah 51.
AMSIK kata Nia sangat menyesalkan Jaksa kehilangan logika dalam menyampaikan argumen hukumnya.
Hal ini bukan hanya menunjukkan jaksa tidak profesional, tapi membahayakan due process of law.
“Kondisi ini merupakan preseden buruk pada penegakan hukum yang berkeadilan untuk kasus-kasus yang berdimensi politik pada masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.
