JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku sudah bertemu langsung dengan orang yang menyerahkan uang sebesar Rp 1 miliar, kepada satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat itu, sebagaimana yang diungkapkan Yulianis, bekas anak buah terpidana korupsi M. Nazaruddin saat menjadi narasumber di Pansus Angket KPK DPR RI. “Saya kalau lihat kesaksiannya (Yulianis), dan orang-orang yang disebut hadir dalam persidangan itu, saya bisa mengerti bahwa ini tentu harus ditindaklanjuti,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (26/7/2017).
Mestinya, menurut Fahri kalau ada laporan seperti ini (yang disampaikan Yulianis di Pansus Angket KPK), sebaiknya diproses saja secara hukum. Sebab menurut penilaianya, temuan dalam pansus, kalau ada bukti dan ada cukup alat bukti permulaan harus diproses secara hukum.
Sayangnya selama ini, lanjut mantan Ketua KAMMI, KPK terlalu banyak menutupi, dan bahkan melarang lembaga lain melakukan penegakan hukum, terhadap semua pejabat di KPK yang jelas-jelas tersandung sebuah kasus. Padahal berdasarkan konstitusi, hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. “Buat KPK, hukum tdak berlaku pada orang tertentu karena kLaim morlanya. Padahal, klaim moral dan image isu ini kan tidak bisa dibuktikan? Padahal, fakta hukum lah yang bicara,” ujarnya sambil mencontohkan, mulai dari Bibit Chandra, waktu itu Antasari pernah, kemudian penyidiknya dan akhirnya orang jadi tidak berani lagi memproses hukum orang-orang di lembaga antirasuah itu.
